Gereja Kans Jadi Tunggangan Politik


Manado, MS

IVEN politik jadi warning bagi gereja di bumi Nyiur Melambai. Lembaga keagamaan itu berpotensi ditunggangi kekuatan politik di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat Desember 2020 mendatang.

Sinyalemen tersebut dikumandangkan salah satu pengamat politik Sulut, Dr Ferry Daud Liando. Gereja dinilai bakal menjadi sasaran utama dari para elit politik. Itu menyusul keterpengaruhan gereja yang sangat kuat.

Pertama, gereja disebut memiliki pengikut yang banyak dan cenderung loyal. Kedua, organisasi gereja memiliki struktur kelembagaan yang kuat. “Dan ketiga, gereja memiliki tokoh-tokoh panutan yang memiliki banyak pengikut,” ujar Liando.

Semua organisasi gereja di Sulawesi Utara (Sulut) disebut kans disasar oleh kepentingan politik.  Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) salah satunya. Mengingat GMIM merupakan salah satu organisasi gereja terbesar di Sulut. “GMIM berpotensi akan jadi sasaran, karena anggotanya banyak, kelembagaannya kuat dan banyak tokoh-tokohnya,” umbarnya.

Ia mengingatkan agar GMIM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. “GMIM jangan jadi kuda tunggangan politik,” lugas Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu. “Kalau melibatkan tokoh GMIM sebagai kandidat atau tim sukses itu tak masalah. Asalkan sepanjang tidak membawa nama institusi GMIM itu sendiri,” sambung Liando.

Karena lanjut Liando, keterlibatan para tokoh GMIM dalam rana politik tidak melanggar aturan-aturan tertentu. “Undang-Undang (UU) HAM tidak melarang, begitu juga dengan aturan tata gereja. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat dijamin oleh UU. Yang tidak boleh itu adalah membawa-bawa nama institusi dalam mempengaruhi pemilih,” paparnya.

Baginya, GMIM  harus menjaga jarak, bebas dari kekuasaan dan ketergantungan pada partai politik. "Warga GMIM punya pilihan masing-masing dan harus dihormati. Mereka jangan dipaksakan untuk digiring memilih calon tertentu,” imbuh Liando.(arfin tompodung)


Komentar