SBSI-KSPI Gedor Penerapan Pergub AKB M2PA Covid-19

Efek 6.952 Pekerja Sulut Dirumahkan


Manado, MS

Sulawesi Utara (Sulut) menapaki era ‘new normal’. Mengawali kebijakan tersebut, Guvernur Olly Dondokambey telah meluncurkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB M2PA) Covid-19. Regulasi ini diharapkan menyuntik pengaruh positif bagi kegiatan perekonomian daerah.

Dukungan penerapan Pergub ini membahana. Seperti disampaikan Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulut. Sebagai representasi kalangan pekerja dan kaum buruh bumi Nyiur Melambai, SBSI dan KSPI mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Pergub Nomor 44. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 4 bulan terakhir ini, telah menyebabkan pembatasan kegiatan perekonomian. Buntutnya pada tindakan dirumahkannya sekira 6.952 pekerja di sejumlah perusahaan di daerah ini. Selain itu, ada 1.464 pekerja lainnya di Sulut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua SBSI Sulut Lucky Sanger yang memiliki 10.000 anggota menyatakan, penerapan Pergub AKB M2PA Covid-19 harus didukung seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulut untuk menolong para pekerja yang telah dirumahkan dan di PHK. “Yang paling penting bagi mereka para buruh adalah masalah ‘kampung tengah’ karena kalau mereka juga tidak makan, maka mereka juga bisa mati, bukan dengan Covid-19 tapi mati dengan kelaparan. Jadi, harus dipikirkan bersama, karenanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat permasalahan lebih serius lagi,” tandas Lucky di Manado, belum lama.

Hal senada dikatakan Ketua KSPI Sulut, Hardy Semboeng. KSPI, kata dia, mendukung penerapan Pergub AKB M2PA Covid-19 yang mengatur kebiasaan baru pada fase new normal. Selanjutnya, Hardy meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar Pergub AKB M2PA Covid-19.

“Kasihan orang yang begitu disiplin menerapkan protokol kesehatan sedangkan orang lain seenaknya suka atau tidak suka pakai masker dapat dengan bebas dilakukan tanpa ada sanksi bagi yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Saya harap ini harus ada payung hukumnya,” seru Hardy.

KSPI juga menyoroti kurangnya sarana cuci tangan yang ada di tempat umum, mal dan lokasi lainnya. “Masih harus perlu ditambah agar masyarakat lebih mudah mencuci tangan, protokol kesehatannya harus lebih diperjelas, jangan cuma himbauan-himbauan cuci tangan sedangkan aer di manado tiga hari satu kali aer bajalang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Disnakertrans Sulut, jumlah pekerja yang dirumahkan di Sulut sebanyak 6.952 orang dan 5.507 orang di antaranya berada di Kota Manado. Adapun jumlah pekerja yang di PHK karena dampak Covid-19 di Sulut sebanyak 1.464 orang yang dilakukan oleh 72 perusahaan di Sulut imbas pandemi Covid-19.(sonny dinar)


Komentar