Airmadidi, MS

Minahasa Utara (Minut) kembali cetak sejarah baru. Wadah birokrat besutan Bupati Dr (Hc), Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP), sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Tak ayal, salah satu daerah destinasi pariwisata unggulan di bumi Nyiur Melambai itu berhasil merengkuh Quintrick atau predikat 5 kali WTP secara beruntun dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Masing-masing atas  LKPD tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Penyematan predikat WTP terhadap kabupaten Minut itu disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Karyadi melalui video conference (vidcon), Senin (11/5) kemarin.

Ungkap syukur, apresiasi sekaligus komitmen pun didendangkan VAP usai menerima kabar baik tersebut. "Puji Tuhan, dari hasil audit Tim BPK RI, laporan keuangan Pemkab Minahasa Utara tahun 2019 kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap bupati yang didampingi Sekda Minut, Ir Jemmy Kuhu MA, saat vidcon dengan BPK RI Perwakilan Sulut, kemarin.

“Ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut Minut meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan. Tentunya keberhasilan ini, kami persembahkan bagi rakyat Minahasa Utara,” sambung srikandi yang dikenal dermawan itu.

Keberhasilan ini, menurut VAP, merupakan buah kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditopang oleh masyarakat Minut. “Ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras. Kita mampu mempertahankan predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Ini menandakan bahwa dari tahun ke tahun sistem pengelolaan keuangan dan aset di Minut sudah baik,” paparnya.

“Saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi untuk team work dari jajaran Pemerintahan Kabupaten Minut. Semua telah bekerja keras hingga bisa memperoleh hasil yang memuaskan,” tambah bupati pilihan rakyat Minut ini.

Dijelaskan VAP, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajiban penyajian laporan tata kelola keuangan.  Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. "Penghargaan opini WTP ini diraih setelah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkab telah memenuhi kriteria penilaian," jelasnya.

Pun begitu, pemilik DB 1 F ini, tak  mau lekas puas diri. Komitmen dan tekad untuk berbuat lebih baik lagi, dikumandangkan politisi Nasdem itu. VAP bernazar untuk lebih memperketat sistem pengelolaan keuangan serta meningkatkan pengawasan. Itu bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik, sehingga tak ada cela kerugian negara.

“Tidak saja dalam pengawasan eksternal BPK dan aparat hukum lainnya, tetapi pengawasan internal akan lebih diperkuat sebagai upaya preventif. Ini semua demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Tentu kesemuanya harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas sosok yang disebut-sebut bakal bertarung di Pilgub nanti.

Dalam vidcon dengan BPK Bupati VAP juga turut didampingi Inspektur Minut Umbase Mayuntu, Kaban Keuangan Minut Petrus Macarau, Kadis Kominfo Theodore Lumingkewas, dan Kepala Bappelitbang Arnolus Wolayan.

DEWAN APRESIASI DAN BERI SARAN

Keberhasilan Kabupaten Minut meraih opini WTP dalam lima tahun berturut-turut menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut. Termasuk di LKPD 2019.

Predikat WTP yang diperoleh itu dinilai sebagai kesanggupan Pemkab Minut dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan. “Kita harus objektif. Ini (Raihan WTP, red) suatu prestasi yang patut diapresiasi, dalam tata kelola keuangan. Dalam artian pemerintah Minut, mampu memberikan laporan ketika pihak BPK meminta pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran yang ada,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Edwin Nelwan, Senin kemarin.

Meski begitu, opini WTP disebut perlu ada akurasi dengan pembangunan. “Predikat WTP dengan tata kelola keuangan yang baik harus ada juga ditunjang dengan akurasi pembangunan baik,” paparnya.

“Jika kedua hal itu mampu diwujudkan oleh pemerintah Minut, berarti tujuan pemerintah dalam aras good govermence telah terealisasi,” imbuh Nelwan.

Apresiasi serupa diungkapkan Meidy Kumaseh, anggota DPRD Minut. Menurutnya, keberhasilan Pemkab Minut mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut dinilai merupakan suatu prestasi yang layak diapresiasi.

“Tentunya kepimpinan Bupati VAP yang mempertahankan opini WTP perlu kita dukung bersama sehingga perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik dapat dinikmati masyarakat Minut. Dengan bukti WTP lima tahun berturut-turut ini sebagai tanda ada perubahan ke arah yang baik,” lugas Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Minut.

“Dan ini harus kita terus kawal bersama. Agar pengelolaan keuangan di Pemkab Minut akan semakin lebih baik dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

WTP DIHARAP ADA EFEK PEMBANGUNAN

Capaian Pemkab Minut meraih opini WTP 5 kali beruntun dari BPK juga mendapat respon positif dari masyarakat. Termasuk dari pegiat organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat Minut.

Raihan WTP dinilai sebagai suatu keberhasilan pemerintah  dalam mengelola sekaligus menjaga keseimbangan pengelolaan keuangan dan aset daerah. “Keberhasilan Pemkab Minut meraih WTP patut diapresiasi. Apalagi sudah 5 tahun berturut-turut. Kita berharap capaian WTP ini akan mampu terus dipertahankan oleh Pemkab Minut,” ujar Jeane Waturandang,  penggiat seni dan budaya Minut.

“Ini juga menunjukkan pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Bupati VAP sudah baik. Tapi juga tetap harus lebih baik lagi di kedepannya. Baik dalam pemanfaatannya, daya gunanya, dan transparansinya,” timpalnya.

Selaras didendangkan William Luntungan, salah satu aktivis Minut. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Minut meraih Quintrick WTP dari BPK. Pun begitu, sosok yang dikenal vokal itu mendorong agar capaian itu bisa sepadan dengan pembangunan.

“Kami berharap dengan diraihnya opini WTP selang lima tahun berturut ini, dapat diimbangi dengan sektor pembangunan yang ada. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah sudah menyajikan laporan keuangan yang baik, dapat juga dinikmati masyarakat dengan adanya pembangunan,” lugasnya.

Menurutnya, pada umumnya masyarakat Minut mendambakan ada efek positif yang diperoleh dari capaian opini WTP tersebut. “Tentu yang diharapkan, ketika pemerintah Minut mampu mempertahankan WTP, maka akan semakin banyak pembangunan yang tercipta. Yang pasti pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai buah dari penghargaan WTP tersebut,” paparnya lagi.

Tak hanya itu, Luntungan juga meminta Pemkab dan DPRD untuk segera menindak-lanjuti catatan-catatan perbaikan dari BPK, baik tentang tata keuangan maupun aset. “Memang raih WTP. Tapi masih ada catatan dari BPK yang harus diperbaiki. Itu sebaiknya segera diselesaikan oleh eksekutif maupun legislatif. Supaya pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi,” pungkas Luntungan.(risky adrian)