Amanah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dikeluarkan. Di bawah pimpinan Ketua Umum (Ketum) Noer Fahjrieansah, mereka menerbitkan Surat Keputusan (SK) Carateker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Sulawesi Utara (Sulut), Senin (11/11), yang diterima Rio Dondokambey.

SK Carateker itu diserahkan langsung  Fahjri sapaan akrab Noer kepada Rio Dondokambey. Penyerahan SK ini disaksikan sejumlah pengurus DPP KNPI dan OKP dari Sulut. Rio Dondokambey membenarkan informasi tersebut. “Tugas dari carateker yakni menyelenggarakan Musda KNPI Sulawesi Utara," ungkap Rio yang didampingi Billy Lombok dan Erlan Silangen.

Dia mengakui, setelah ditetapkan carateker, langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pengarah dan panitia pelaksana. “Dijadwalkan musda (musyawarah daerah) akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujarnya.

Menurut Rio sapaan akrab putra Gubernur Sulut ini, diharapkan Musda menjadi wadah berhimpun organisasi pemuda. Dengan demikian dapat mempersatukan elemen-elemen pemuda yang ada di Bumi Nyiur Melambai.  “Alasan kenapa kami mengikuti KNPI yang dipimpin Fahjri karena KNPI ini yang memenuhi aspek legal formal atau yang mengantongi SK Kemenkumham," jelasnya.

Organisasi kepemudaan dinilai akan berjalan efektif apabila mengantongi SK Kemenkumham. Dukungan terhadap pelaksanaan KNPI yang dipimpin Fahjri ini datang dari OKP-OKP yang ada di Sulut. “Kami sejak awal menghendaki agar KNPI yang di Sulut memiliki legitimasi. Salah satu legitimasi terhadap KNPI yakni memiliki SK Kemenkumham atau tidak," kata Ketua GP Anshor, Yusra Al Habsyi.

Legislator Sulut ini, menjelaskan syarat eksistensi KNPI yang harus memiliki dasar hukum. “Karena dalam menjalankan roda organisasi, KNPI butuh dukungan dari pemerintah termasuk masyarakat," tambahnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD GMNI Sulut Farland Lengkong ikut mendukung turunnya SK Carateker DPD KNPI Sulut. “Supaya OKP-OKP saat berhimpun di KNPI memiliki dasar dan pegangan yang kuat," tuturnya.

Juga dikatakannya, Musda KNPI bisa menjadi momentum untuk menata kembali KNPI. “Artinya KNPI harus betul-betul menjadi organisasi kader, laboratorium calon-calon pemimpin," tambahnya.  

Terkait dengan terbitnya SK Carateker DPD KNPI, dijelaskan Ketua DPC GAMKI Manado Fransiscus Enoch, bukan tanpa dasar. “Karena DPD KNPI Sulut yang dibekukan adalah kepengurusan yang SK-nya dikeluarkan oleh Rifai Darus yang tercatat periodenya dari 2016 sampai 2019," bebernya.

Atas dasar itu, Enoch berharap agar musda bisa secepatnya digelar. “Supaya tidak lagi ada polemik terhadap keabsahan KNPI di Sulut," tandasnya.

Penerbitan SK Carateker DPD KNPI Sulut juga mendapat dukungan dari Pemuda Katolik Sukut. Termasuk rencana pelaksanaan musda yang akan digelar dalam waktu dekat. “Kami menginginkan agar KNPI selain memiliki legtimasi secara hukum lewat SK, juga harus memiliki legitimasi dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara," ujar Ketua Komda Pemuda Katolik Sulut, Lexi Mantiri.

Termasuk juga harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Untuk legitimasi di tengah masyarakat, biarlah nanti dibutkikan lewat program dan kerja setelah pengurus terpilih," pungkasnya.(sonny dinar)