Polemik eceng gondok di Danau Tondano masih jadi ‘PR’ yang belum tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut serius. Penambahan anggaran penanggulangan gulma air ini jadi catatan khusus.

Eceng gondok dianggap sebagai salah satu penyebab Danau Tondano kian mendangkal. Dewan Provinsi (Deprov) Sulut berharap, adanya peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menuntaskan persoalan lingkungan ini. Karena keberadaan Danau Tondano sangat berpengaruh kepada masyarakat. Bukan hanya di Kabupaten Minahasa, tapi di daerah lain di Sulut.

“Pemerintah kabupaten sebelumnya dalam keterbatasan anggaran sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan eceng gondok. Memang dia tidak bisa dibasmi karena pertumbuhannya 400 persen dalam 1 minggu di dalam air. Maka perlu peran serta juga dari pemprov karena saya melihat di sini sangat kecil anggaran penanggulangan eceng gondok, Rp56 juta sekian," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu, Selasa (29/10), saat rapat dengar pendapat dengan DLH Provinsi Sulut, di ruang rapat komisi.

"Kami tentu minta kepada Dinas Lingkungan Hidup supaya dikaji kembali agar tahun 2020 bisa ada untuk penanggulangan eceng gondok. Tentu berkoordinasi dengan Kabupaten Mianahasa,” tegasnya.

Soal bantuan pencacah eceng gondok, menurutnya itu sudah  dilakukan semenjak tahun 2009. Hanya saja masyarakat belum merasakan dampak dari pencacah ini dan masih kurang tenaga-tenaga ahli yang melatih masyarakat umum untuk mengolahnya secara maksimal. Ini mesti diseriusi. Bukan hanya supaya eceng gondok diangkat namun pengrajin-pengrajin pun bisa hidup.

“Kemarin saja diberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk angkat eceng gondok tapi memang belum berhasil. Kita tahu bersama Danau Tondano adalah penyumbang air terbesar dari Minahasa, Minahasa Utara (Minut) dan Kota Manado. Tentu ini harus menjadi perhatian. Tonsea Lama, pembangkit listriknya juga diambil dari Danau Tondano. Sehingga kalau dia dangkal, akan berdampak bagi kebutuhan masyarakat,” ungkap politisi Partai Golkar ini. 

Kepala DLH Provinsi Sulut, Marly Gumalag menyampaikan, beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah Minahasa luar biasa dalam menangani eceng gondok. Bukan hanya diangkat tapi juga dikelola. Dirinya pun menyampaikan bagaimana tantangan penanganan di waktu yang lalu.

“Kami telah memberikan bantuan kepada 7 kelompok dengan catatan mereka bisa menghidupkan secara mandiri pengolahan pupuk kompos. Jadi diberikan pembinaan bagaimana pembuatan pupuk kompos. Kita juga harus mencari pembeli. Paling kurang mereka membersihkan di sekitar mereka (eceng gondok, red), diangkat, kemudian dicacah, nanti kita yang carikan pembeli,” terangnya.

Selanjutnya ia jelaskan, di pembeli harganya 1 karung sekitar Rp2.000 sampai Rp4.000 hanya untuk cacahan. Baginya, kalau dihitung-hitung masyarakat masih punya untung. “Kalau sudah dibeli pengusaha maka mereka harus membuat pupuk tapi dari pengusaha berharap juga pupuk ini digunakan pemerintah yang ada di Minahasa. Ini yang tidak jalan dengan baik. Makanya perlu bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dari pada mereka cari pupuk dari luar,” jelas Gumalag. (arfin tompodung)