PROVOKASI-HOAKS JERAT MAHASISWA PAPUA DI SULUT

Presiden Jokowi Ambil Langkah Serius


Jakarta, MS

Kabar ratusan pelajar-mahasiswa tinggalkan Sulawesi Utara (Sulut), sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah serius dipacu. Kabar hoaks disebut jadi pemantik.

 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan eksodus 835 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat akibat dari provokasi dan informasi bohong. Ada pihak yang menyebar isu bahwa mahasiswa Papua-Papua Barat yang mengenyam pendidikan di luar daerahnya akan menerima tekanan dan ancaman.

 

"(Eksodus) ini akibat dari adanya provokasi, akibat adanya informasi yang tidak benar," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (9/9).

 

Isu tekanan dan ancaman terhadap mahasiswa yang berasal dari Papua-Papua Barat adalah kabar bohong. Isu tersebut telah dibantah langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat berdialog dengan mahasiswa yang telah melakukan eksodus.

 

Dalam kesempatan itu, ia mengklaim mahasiswa dan orang tuanya menyesal telah mempercayai berita bohong dan berharap bisa kembali melanjutkan kembali pendidikannya.

 

Selain karena provokasi dan hoaks, eksodus mahasiswa Papua-Papua Barat terjadi karena adanya imbauan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) saat kerusuhan melanda Papua-Papua Barat pada 23 Agustus 2019. Namun, ia mengklaim MRP telah mencabut imbauan itu.

 

"Yang menarik adalah, 9 September ini dari MRP memberikan seruan bagi mahasiswa Papua di semua kota studi di wilayah NKRI untuk tetap melanjutkan studi. Yang belum kembali, jangan kembali, lanjutkan studi," jelasnya.

 

Wiranto menuturkan, MP kemudian mengimbau mahasiswa yang telah kembali ke Papua-Papua Barat,  untuk segera kembali ke daerah tempatnya mengenyam pendidikan. Wiranto mengatakan jumlah mahasiswa yang telah melakukan eksodus cukup banyak, yakni 835 orang.

 

"Dan Panglima TNI sudah menjanjikan agar tidak ada kesulitan transportasi. Beliau telah menyediakan dua Hercules C130 untuk mengangkut adik-adik kita, anak-anak kita kembali ke studi," aku Wiranto.

 

Lebih dari itu, Wiranto bakal menganjurkan pejabat pemerintahan hingga aparat di daerah untuk menjadikan sejumlah mahasiswa dari Papua-Papua Barat sebagai anak asuh. Hal itu dilakukan agar mahasiswa tersebut merasa nyaman.

 

"Di mana pun mereka berada, mereka menjadi keluarga besar Indonesia. Tidak terisolir, tidak eksklusif," tandasnya.

 

 

PEMERINTAH RAPAT SERIUS

 

Kabar eksodus mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di perantauan, diserius Presiden Jokowi. Sejumlah langkah diambil.

 

Rapat koordinasi digelar Senin (9/9), di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta. Dipimpin  Menkopolhukam Wiranto.

 

Rapat ini dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Martuani Sormin, hingga Kepala BSSN Hinsa Siburian. Rapat turut membahas arahan presiden terkait situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

 

Wiranto mengatakan, Presiden Jokowi memberi perhatian pada eksodus mahasiswa Papua di daerah untuk pulang kampung.

 

"Beliau (Presiden Jokowi) juga concern terhadap masalah eksodus dari pelajar mahasiswa Papua-Papua Barat yang sedang belajar di Papua-Papua Barat atau daerah lain di Indonesia," sebut Wiranto.

 

Wiranto mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan orang tua para pelajar dan mahasiswa.

 

Hasil komunikasi, ia menyebut eksodus dilakukan karena para orang tua khawatir anak mereka yang tengah mengenyam pendidikan di luar Papua dan Papua Barat mendapat tekanan dan perlakuan sewenang-wenang dari masyarakat.

 

"Nah, ini isunya, isu yang digulirkan yang sampai kepada para orang tua di sana. Sehingga karena kekhawatiran itu para orang tua menarik anak-anak mereka kembali ke Papua-Papua Barat," katanya.

 

Wiranto menuturkan, pemerintah telah memberi penjelasan berdasarkan fakta untuk meyakinkan para orang tua. Bahkan, ia mengklaim para orang tua dan mahasiswa menyesal telah percaya dengan isu tersebut.

 

"Ya, namanya isu mengelabui jalan pikiran mereka. Sehingga mereka ingin kembali sekarang ke sekolah, ke asrama tempat mereka belajar sebelum ditarik ke Papua dan Papua Barat," tuturnya.

 

Lebih dari itu, Wiranto menyampaikan TNI telah menyiapkan pesawat Hercules di Papua-Papua Barat untuk membawa pelajar dan mahasiswa yang hendak kembali ke daerah tempatnya mengenyam pendidikan.

 

Selain itu, ia menjamin keamanan dan perlakuan yang setara terhadap pelajar asal Papua-Papua Barat yang kembali belajar ke luar daerahnya.

 

"Akan dijamin pejabat setempat, kami titipkan kepada para pejabat di mana mereka belajar. Untuk melindungi, untuk merawat, untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga-keluarga di daerah mereka belajar," tegas Wiranto.

 

Rapat juga membahas situasi keamanan di Papua dan Papua Barat yang disebut telah kondusif. Namun Wiranto tidak menampik masih ada ajakan terhadap masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa susulan.

 

"Seluruh kondisi di Papua-Papua Barat aman dan kondusif, aktivitas sosial kemasyarakatan berjalan normal. Namun masih ada provokasi, masih ada selebaran-selebaran gelap untuk mendorong, menghasut masyarakat melaksanakan unjuk rasa susulan," sebut Wiranto.

 

Ajakan terhadap warga untuk menggelar unjuk rasa susulan telah terpantau oleh aparat. Bahkan, ia mengklaim mengetahui siapa pelaku di balik hal itu.

 

Dia menuding Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda cs merupakan pihak yang memicu dan mengorganisir unjuk rasa, anarkisme, perusakan, dan kerusuhan di Papua-Papua Barat.

 

Wiranto berkata Benny Wenda cs berkonspirasi dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua agar informasi palsu yang diproduksi dari luar negeri bisa disebar di dalam negeri.

 

"Ini ada konspirasi kekuatan yang ada di luar, jadi Benny Wenda cs di sana yang terus memprovokasi, telah memberikan informasi-informasi tidak benar dengan kekuatan di dalam (Indonesia), unsur KNPB dan AMP itu sudah sangat jelas," terangnya.

 

"Sehingga kami sudah minta mereka menghentikan aktivitas itu, menghentikan untuk memprovokasi, menghasut masyarakat Papua-Papua Barat," tutur Wiranto.

 

 

TERANCAM SANKSI

 

Ratusan mahasiswa asal Papua di Sulawesi Utara dikabarkan pulang kampung meski bukan masa libur kuliah. Kini mereka terancam mendapat sanksi jika tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik.

 

Mahasiswa asal Papua yang pulang kampung berjumlah 721 orang, baik dari universitas negeri maupun swasta.

 

Gelombang kepulangan ini terjadi sejak 22 Agustus 2019 lalu. Mereka ‘mudik’ tanpa keterangan atau memberi izin kepada pihak kampus.

 

"Anak-anak kami tidak meminta izin, apakah mereka pulang kampung atau minta izin kegiatan di luar kampus, tidak ada izin sampai hari ini," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Flora Kalalo.

 

Selain sanksi akademik, para mahasiswa asal Papua tersebut pun terancam tidak bisa mengikuti ujian tengah semester (UTS) ganjil pada Oktober nanti.

 

"Seharusnya mahasiswa tahu sanksi akademik yang mereka dapati kalau tidak mengikuti sesuai kalender akademik yang ada. Secara sistem akan sangat berpengaruh dari daftar kehadiran dan itu sangat mempengaruhi untuk mengikuti ujian akhir semester," ujar Flora.

 

Berdasarkan data dari Angkasa Pura, 721 mahasiswa ini berangkat ke Papua dengan 12 penerbangan. Sementara tiga kelompok lain pergi meninggalkan Sulut via jalur laut dengan total 15 gelombang keberangkatan.

 

Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut, Risat Sanger mengatakan kemungkinan mereka pulang kampung karena termakan berita hoaks tentang penganiayaan terhadap mahasiswa Papua oleh aparat keamanan.

 

"Mahasiswa Papua yang sedang studi di Manado ini termakan isu hoaks, salah satunya kejadian kemarin di Tomohon," ungkap Risat.

 

"Ada narasi yang tidak betul. Dalam narasi disebut ada intel yang ingin menemui mereka, yang minta komunikasi, tidak ditanggapi langsung dipukul sama pihak keamanan. Setelah kami cek (berita) itu bohong," tambah Risat. (tim ms/cnn)


Komentar