AKSES MASUK WNA DIBATASI, PAPUA DISEGEL


Papua, MS

Sinyal campur tangan asing di balik gejolak di Papua memicu reaksi pemerintah. Sederet kebijakan keamanan diberlakukan. Teranyar, gerbang menuju Bumi Cenderawasih terus diperketat. Akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) dibatasi.

 

Pemerintah beralasan, pembatasan akses dilakukan untuk menjaga situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif dan aman. Namun sikap itu makin menguatkan indikasi adanya keterlibatan aktor asing dalam gelombang aksi masyarakat Papua.

“Jadi kemarin pada saat rapat dengan Menteri Luar Negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kami buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Menko Polhukam Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9) kemarin.

Pemerintah, kata dia, perlu melakukan penangkalan terhadap sesuatu hal yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, akses bagi WNA ke Papua dan Papua Barat akan kembali dibuka apabila kondisi kembali kondusif dan aman.

"Ada filter-filter yang kami lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," sebutnya.

Terkait pembatasan akses WNA ke Papua, Wiranto menyatakan hal itu merupakan hak pemerintah. Menurutnya, pemerintah berhak mengambil kebijakan, salah satunya membatasi akses WNA dalam menangani kondisi di dalam negeri.

"Ini harus dipahami bahwa ini negara, hak negara kita untuk melakukan seperti itu," ujar Wiranto.

 

4 WNA DIDEPORTASI

 

Indikasi campur tangan asing di balik gejolak Papua sempat terendus intelijen. Kekuatan itu disinyalir jadi pemantik kerusuhan di wilayah tersebut.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusa bahkan telah mengambil kebijakan tegas terhadap 4 WNA asal Australia yang kedapatan ikut serta dalam aksi demonstrasi menuntut referendum di Kantor Wali Kota Sorong, 27 Agustus 2019 lalu.

Identitas mereka adalah Baxter Tom (37 tahun), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25). Keempat WNA itu dideportasi melalui Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, sekitar pukul 07.00 WIT. Mereka didampingi empat petugas imigrasi.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sorong, Cun Sudiharto mengatakan, empat warga negara Australia tersebut masuk ke Indonesia dengan izin berwisata, bukan mengikuti aksi demo.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemeriksaan tujuan warga negara asing tersebut berwisata di Raja Ampat. Karena kapal yang ditumpangi mereka gangguan sehingga harus mampir di Kota Sorong untuk mencari alat kapal.

Saat beraktivitas di Kota Sorong, empat warga Australia tersebut diajak warga setempat untuk menonton demo dengan alasan aksi itu adalah festival budaya Papua.

"Empat warga asing tersebut mengakui tidak memahami apa arti aksi tersebut karena informasi warga setempat demo tersebut adalah festival budaya," ujar Cun Sudiharto.

 

WIRANTO TUDING BENNY WENDA AKTOR DI BALIK KERUSUHAN

 

Nama Benny Wenda, aktifis yang giat mengkampanyekan Papua merdeka, mencuat ke publik. Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendapat suaka politik dan kini tinggal di Inggris, dituding sebagai dalang di balik gejolak yang menggoyang Tanah Papua.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bahkan menyebut Benny aktif menyebar hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.

"Benny Wenda sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu. Mereka provokasi. Seakan kita menelantarkan di sana, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari," kata Wiranto dalam keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Senin (2/9).

Benny Wenda adalah salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.

Benny pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, akhir Januari 2019. Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu.

Apa yang dilakukan oleh Benny Wenda itu, menurut Wiranto, hanya bisa dilawan dengan informasi yang aktual dan benar.

Wiranto menegaskan dirinya berusaha meyakinkan negara lain bahwa Indonesia serius membangun Papua dan Papua Barat.

"Mana mungkin menelantarkan. Tidak mungkin," kata dia.

"Benar bahwa Benny Wenda bagian dari konspirasi dari masalah ini. Kita lawan dengan kebenaran dan fakta. Biasanya info menyesatkan dibantah dengan fakta," ujar dia lagi.

Benny sendiri sudah bersuara atas gejolak di Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakadilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun. Menurut Benny, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merdeka.

 

"Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian," kata Benny dalam akun Facebook-nya, Selasa (27/8).

 

 

TUNTUTAN REFERENDUM MENGUAT

 

Gejolak di Tanah Papua terus melebar. Isu referendum atau Papua merdeka makin kuat dimainkan. Tak hanya di Bumi Cenderawasih, tuntutan tersebut meletup kencang di sejumlah wilayah lainnya.

Senin (2/9) kemarin, aksi kembali dilakukan. Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam tuntutannya, mereka meminta agar referendum dilakukan di Papua. Unjuk rasa tersebut dimulai dari pukul 12.00 WIB. Terlihat mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi berbagai protes. Tampak juga sejumlah atribut Bintang Kejora.

Dalam orasinya, mahasiswa Papua menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan selama ini. Mulai dari masalah isu diskriminasi dan rasisme, hingga masalah pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Cendrawasih.

Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan Referendum. Sambil mengepalkan tangan menyanyikan lagu "Papua Bukan Merah Putih". Sesekali meneriakkan "Free West Papua".

Juru bicara aliansi tersebut, Fernando Robi mengatakan, insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu, menjadi pemantik kemarahan rakyat Papua sehingga aksi unjuk rasa menjalar ke berbagai daerah, termasuk di Bandung.

"Rasialisme terhadap rakyat Papua berakar pada kepentingan kolonialisme untuk menghancurkan karakter dan kepribadian orang Papua demi melapangkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran," kata Robi.

"Pada akhirnya, berbicara menolak rasisme terhadap rakyat West Papua tanpa berbicara melawan kolonialisme dan perjuangan hak menentukan nasib diri sendiri hanya menepuk ruang kosong. Sebab akar pembiaran praktik rasialisme itu terhadap rakyat Papua yaitu praktik kolonialisme itu sendiri," tambah Robi.

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa Papua juga menyatakan 23 poin pernyataan sikap. Di antaranya, meminta agar pemerintah menyelesaikan masalah rasisme yang terjadi di Surabaya, meminta agar Pemerintah Indonesia memberikan hak penentuan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di West Papua.

 

Selain itu, mereka juga meminta agar aparat segera membebaskan delapan aktivis pro demokrasi yang ditangkap pada pekan kemarin. Mereka ialah Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isai Wenda, Naliana Wasiangge, Ariana Lokbere, Norince Kogoya dan Surya Anta.

Sementara itu, di tempat yang sama elemen masyarakat di Jawa Barat juga turut aksi solidaritas untuk Papua. Aksi tersebut dilakukan massa dari Forum Masyarakat Jabar dan Papua untuk NKRI (Formas Japri).

Dalam aksinya, mereka menuntut agar menghentikan segala bentuk kekerasan dari Sabang sampai Merauke, khususnya di tanah Papua. Terlebih Papua adalah bagian dari NKRI yang sudah menjadi harga mati.

Meski dalam lokasi yang sama dengan aspirasi yang kontras, tidak ada gesekan saat kedua massa aksi menyampaikan aspirasi. Kelompok mahasiswa Papua membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB atau lebih dulu dibanding Formas Japri. (cnn/dtc)


Komentar