KUAK PENUMPANG GELAP DI DEMO PAPUA

Jokowi Ingatkan Aparat Tak Represif


Jakarta, MS

 

Gelombang aksi warga Papua terus meletup. Akhir pekan lalu, di Jayapura, demo ribuan masyarakat, berujung rusuh. Keterlibatan pihak asing diendus. Ribuan aparat TNI-Polri diturunkan ke Bumi Cendrawasih. Warning tegas pun dilayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Bayang ‘tangan asing’ di Papua tertangkap radar intelijen. Kekuatan itu disinyalir jadi pemantik kerusuhan di wilayah tersebut.

 

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja menegaskan, polisi akan menyelidiki dan mengungkap aktor utama kerusuhan yang memprovokasi massa pengunjuk rasa pada Kamis (29/8).

 

Upaya mengungkap aktor yang memprovokasi massa pengunjuk rasa hingga akhirnya mereka melakukan aksi anarkis, kini tengah dipacu. “Jadi, awalnya kita sudah sepakat untuk mengawal massa agar melakukan unjuk rasa dengan damai. Tapi di tengah perjalanan ada yang memprovokasi massa, untuk melakukan perusakan terhadap instalasi pemerintahan, tempat usaha dan rumah warga,” ungkap Rodja ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (30/8) malam.

 

Meletup sesal, ada perbuatan massa pengunjuk rasa yang terprovokasi hingga melakukan aksi anarkis. “Jadi kita sedang selidiki siapa dalangnya. Saat ini tim sedang bekerja,” tegasnya.

 

 

 

POLISI PASTIKAN ADA KETERLIBATAN ASING

 

Pemerintah Indonesia mengantongi potret. Sebuah bukti kehadiran ‘penumpang gelap’ dalam sederet episode aksi berujung rusuh di Papua.

 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku, hasil intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

 

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).

 

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal kembali menerangkan, penanganan secara komprehensif diperlukan dalam masalah ini. Saat ini TNI-Polri dan seluruh stakeholder sedang memetakan sejauh mana keterlibatan asing.

 

"Ini kan penanganannya harus komprehensif. Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujarnya.

 

Prioritas utama Kapolri adalah menjamin keamanan masyarakat di Papua dan mencegah kejadian serupa terulang. Polri menilai kerusuhan di Papua disebabkan provokasi pihak-pihak tak bertanggung jawab.

 

"Dikategorikan terprovokasi kan kemarin. Nah ini pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan. Sedang didalami. Tentunya kalau terbukti secara hukum melawan hukum akan ditindak," tandas Iqbal.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara mendadak menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Papua usai kunjungan kerjanya dari Jawa Tengah. Ratas yang berlangsung Jumat (30/8) malam, di Istana Merdeka Jakarta itu, antara lain dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Penglima TNI Hadi Tjahyanto, Menlu Retno LP Marsudi dan lain-lain.

 

Seusai ratas yang berlangsung 90 menit itu, Menkopolhukam Wiranto membeberkan bahwa pihaknya mengetahui dalang di balik situasi Papua yang memanas akhir-akhir ini. Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk segera menghentikan aksi tersebut.

 

“Pada saat kami terima laporan dari Kapolri dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang ngomporin dan provokasi. Ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan. Dari laporan BIN dan Kapolri, kita tahu siapa yang mencoba mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini. Kami ingatkan siapapun dia, siapapun dia hentikan itu. Kita tahu. Itu hanya buat suasana tidak stabil,” ungkap Wiranto.

 

Ketika ditanyakan lebih jauh, siapa sosok yang dimaksud, Wiranto enggan untuk membeberkannya. Ia hanya mengingatkan sekali lagi agar aksi provokasinya segera dihentikan karena hal tersebut telah mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Wiranto pun tidak mau menanggapi isu yang beredar bahwa ada pihak asing yang terlibat di balik rusuhnya Papua dan Papua Barat.

 

 

 

KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI BERKANTOR DI PAPUA

 

Bara api di Papua sangat serius. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun hendak berkantor sementara di Papua. Mereka akan berada di sana hingga kondisi keamanan dan ketertiban sudah dapat dipastikan kondusif.

 

"Saya sendiri dengan Bapak Panglima nanti, kemungkinan besar besok (Senin, 2 September 2019) akan ke sana (Papua) ya, untuk mengendalikan betul-betul situasi terkendali dan melakukan langkah penegakan hukum," kata Tito, Minggu (1/9).

 

Diperkirakan, langkah itu akan diambil Jenderal Tito dan Hadi selama sepekan. Eks Kapolda Papua ini memastikan penindakan hukum berjalan jika masih terjadi kerusuhan.

 

"Saya mungkin empat, lima hari, seminggu akan ada di situ sampai situasi benar-benar aman. Kalau tidak (kunjung kondusif), kurang (pasukan), saya akan menambahkan pasukan. Dan kalau ada yang melakukan kerusuhan, kita akan tegakkan hukum pada mereka," tegas Tito.

 

Sejauh ini TNI-Polri telah menggelar 6.000 personelnya di Papua dan Papua Barat. TNI-Polri juga telah menyiagakan pesawat dan helikopter untuk berjaga-jaga bila diperlukan.

 

"Ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian di Paniai, Deiyai, di Nabire kemudian di Fakfak. Tapi kita standby-kan juga pesawat dari Polri maupun TNI, termasuk heli kalau seandainya diperlukan," ucap dia.

 

Tito menyampaikan, situasi keamanan di Papua jauh lebih kondusif hari ini dibandingkan beberapa hari lalu berkat pendekatan dialog dengan para tokoh masyarakat, agama dan adat.

 

 

 

APARAT DIMINTA PERSUASIF

Penanganan masalah Papua jangan ‘kasar’. Aparat TNI/Polri diminta mengedepankan pendekatan persuasif kepada massa pengunjuk rasa. Harapan itu mengalir dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. TNI/Polri diminta menghindari upaya kekerasan dan tidak menangkap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.

 

"Pihak keamanan, dalam hal ini TNl/Polri dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua, baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia, agar mengedepankan penanganan yang persuasif. Sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," pinta Lukas.

 

Permintaan itu tertuang dalam 6 poin imbauan Lukas yang diterima, Minggu (1/9). Namun bagi pelaku kerusuhan, ia meminta supaya ditindak sesuai aturan yang berlaku.

 

"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Lukas.

 

Ia juga memastikan pihaknya menyelesaikan proses hukum terkait pernyataan bernada rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim. "Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur," jelasnya.

 

Pernyataan senada juga telah dilayangkan Presiden Jokowi. Dalam rapat terbatas terkait Papua yang berlangsung Jumat (30/8) malam, di Istana Merdeka Jakarta, Presiden telah mengintruksikan beberapa hal, yaitu penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dalam kejadian di Surabaya, Malang dan juga Papua. Selain itu, Jokowi juga ingin agar masyarakat tetap dilindungi agar tidak ada korban yang berjatuhan dalam aksi demo.

 

Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengingatkan kepada aparat keamanan jangan sampai melakukan tindakan represif. Ia berpesan agar aparat keamanan haruslah bertindak persuasif, kompromi dan edukatif guna melindungi masyarakat dan objek yang penting.

 

Presiden juga memerintahkan untuk segera memperbaiki bangunan dan instalasi yang rusak akibat demo agar tidak menganggu kelancaran aktivitas pemerintahan dan juga masyarakat.

 

Sebelumnya, Polri memastikan akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani demonstrasi warga Papua. Polri mengimbau kepada masyarakat Papua yang berdemo untuk tidak membawa alat peraga yang bisa memunculkan provokasi. Imbauan tersebut disampaikan agar aksi unjuk rasa kondusif.

 

"Polri mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan unjuk rasa," ucap Karo Penerangan Masyarakat (Penmas), Brigjen Dedi Prasetyo, saat dihubungi, Rabu (28/8).

 

 

LIPI: 4 AKAR MASALAH BIKIN PAPUA BERGOLAK

 

Gejolak di Papua seolah tak berujung. Banyak latar belakang yang memicu hawa panas itu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), punya beberapa catatan hasil penelitian.

 

Peneliti Tim Kajian Papua LIPI, Aisah Putri Budiarti mengatakan, ada empat temuan akar masalah konflik di Papua. Penelitian dilakukan pada 2009 namun, terkonfirmasi dengan peristiwa yang baru terjadi kemarin.

 

Diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua salah satu temuan kajian LIPI sepuluh tahun lalu. Masalah itu menjadi pemicu konflik di Papua baru-baru ini. Yaitu kasus kekerasan rasial di Surabaya, Jawa Timur.

 

"Salah satunya diskriminasi itu. Salah satu masalah saja dan itu terbukti dan kita menemukan di kejadian di Jawa Timur ini," kata Aisah dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

 

Namun, sebetulnya bukan hanya masalah rasial saja yang memicu konflik di Papua. Aisah menyebut, akar konflik berikutnya adalah pelanggaran HAM di tanah Papua. Kasus tersebut menumpuk sejak zaman orde baru. Namun, perilaku represif kerap terjadi sampai saat ini. Salah kasus yang terjadi saat masa reformasi adalah kasus Wasior Wamena.

 

"Dan udah dinyatakan Jokowi, minta dituntaskan pada Jokowi terpilih di awal 2014," sebut Aisah.

 

Masalah berikutnya adalah kegagalan pembangunan di Papua. Kata Aisah, masalah pembangunan tersebut masih terjadi hingga kini. Berdasarkan riset LIPI, kondisi kemiskinan semakin tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin rendah di wilayah kabupaten dan kota dengan mayoritas orang asli Papua. Padahal, Otsus yang diperuntukkan bagi orang Papua sudah diberlakukan sejak lama.

 

"Ini ironi sebenarnya, karena Otsus sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok tidak ada perubahan padahal Otsus itu untuk orang asli Papua," jelas Aisah.

 

Masalah terakhir adalah status politik dan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Pemerintah, kata Aisah, cenderung menghindari masalah tersebut. Padahal seharusnya diperhatikan pemerintah. Aisah menyarankan, pemerintah harus memperhatikan masalah ini.

 

"Ini ada perbedaan perspektif tentang status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia. Ini harus diperhatikan," tandas Aisah. (kompas/detik/merdeka)


Komentar