Jakarta, MS

Bara masih memerah di Bumi Cenderawasih. Aksi demonstrasi berbuntut kerusuhan, kini melebar di sejumlah wilayah otonomi khusus itu. Terbaru, isu referendum atau Papua merdeka ikut dimainkan.

Hal itu merujuk aksi unjuk rasa di Mimika Provinsi Papua dan Fakfak Provinsi Papua Barat, Rabu (21/8). Demo damai dengan isu penolakan rasis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, seketika beralih ke isu referendum atau Papua merdeka.

"Memang benar aksi demo awalnya damai, namun saat orasi di DPR Mimika mereka mengalihkan isu dari penolakan Rasis menjadi referendum atau Papua merdeka," terang Kapolres Mimika, Agung Marlianto, di Mapolres Mimika, Rabu (21/8).

Selanjutnya, Agung menjelaskan, saat ini polisi juga menerima laporan adanya tembakan misterius dari arah demonstran saat demo siang tadi. Dia menjelaskan, Polres Mimika sedang melakukan penyelidikan atas laporan ditemukaanya bekas tembakan, laporan itu diterima pukul 18:00 WIT. "Kita mendapat laporan dari salah satu pemilik toko di samping hotel 66, ditemukan bekas tembakan dan beliau berpikir itu tembakan berasal dari tembakan senjata organik milik TNI/Polri, tapi setelah dilihat kembali bentuk bekas nya baik di kaca maupun di tembok dan dilaporkan temuan proyektil," ucapnya.

Yang jelas, kata Agung, peluru itu berasal dari senpi rakitan bukan senpi organik milik TNI-Polri. Pihaknya juga mengerahkan personel untuk patroli menjaga keamanan. "Saat ini kasat Reskrim dengan unit identifikasi masih mengecek kebenarannya itu dipastikan oleh pemilik nya itu bukan proyektil senjata api organik tapi senjata rakitan ini sengaja ditembakkan kepada petugas dan sudah disampaikan kepada petugas untuk meningkatkan kewaspadaan," ungkap dia.

Hal serupa terjadi di Fakfak. Usai massa membakar kantor Dewan Adat, bendera Bintang Kejora sempat berkibar. "Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey saat dihubungi, Rabu (21/8).

Polisi belum menyebut kelompok yang menaikkan bendera Bintang Kejora di kantor Dewan Adat, Jl Dr Salasa Namudat, Fakfak. Namun di lokasi juga terdapat kelompok pro-NKRI. "Ada dua kelompok yang berseberangan," katanya.

Pihaknya masih menelusuri pihak yang menaikkan bendera Bintang Kejora juga kelompok yang membakar kantor Dewan Adat. Kondisi di Fakfak, disebut Krey, sudah kondusif. "Sudah kondusif, tidak seperti pagi tadi. Sementara ini massa berangsur-angsur bubar," ujar Krey.

Sementara, buntut gejolak di Papua dan Papua Barat pascarusuh di Manokwari dan Sorong, polisi merelease data kerusakan dan korban. Dijelaskan Dedi,  kericuhan di Fakfak mengakibatkan 1 pasar dan 1 gedung kantor Dewan Adat dibakar. Selain itu, 2 mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. "Satu korban luka berat karena bentrok antar massa," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (21/8).

Sedangkan di Timika, Polri mendata 1 ruko dibakar, pos kantor DPRD dirusak. Massa juga merusak 2 mobil patroli, 1 bus, dan 1 truk. "Serta beberapa motor rusak," katanya.

Dari data Polri, unjuk rasa di Papua Barat juga dilakukan di kantor Wali Kota Sorong dan di Maybrat, kemarin. Situasi kedua wilayah aman. Sedangkan di Papua, unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Biak. Polri memastikan situasi juga aman.

POLISI BURU PROVOKATOR

Demo ricuh di Fakfak dan Mimika mendapat perhatian serius aparat. Isu Papua merdeka meletup saat aksi tersebut. Polisi kini memburu provokator kericuhan.

"Untuk wilayah Fakfak, situasi sudah dapat dikendalikan oleh rekan-rekan TNI, Polri, dan justru dari sebagian besar masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif," terang Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Grand Kemang, Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Dedi mengatakan ada sekelompok orang yang melakukan provokasi saat situasi di Fakfak masih kondusif. Polisi akan menindak tegas dengan proses hukum. "Hanya segelintir orang saja yang memang mencoba untuk memprovokasi masyarakat dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan khusus untuk Fakfak apabila nanti diketemukan perbuatan melawan hukum, maka akan dilakukan penegakan hukum," ujarnya.

"Kita sedang mendalami, ada sekelompok kecil saja masyarakat, tapi itu berhasil dilokalisir, bukan hanya oleh aparat keamanan, juga oleh sebagian masyarakat di sana," imbuhnya.

Polri sebelumnya menyebut peristiwa di Fakfak diduga masih berkaitan dengan aksi di Manokwari dan Sorong. Aksi itu diawali dengan bakar ban yang berujung pembakaran pasar. "Kita duga itu (terkait Manokwari dan Sorong). Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya persuasif dengan elemen masyarakat. Boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal.

JOKOWI INTENS PANTAU PAPUA, BAMSOET SEMUA PIHAK MENAHAN DIRI

Ketegangan di Papua dan Papua Barat, terus mendapat atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memastikan terus mengikuti perkembangan situasi di sana. Salah satu cara dengan menelepon Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

"Saya ikutin terus kok ya. Tadi pagi saya telepon juga Pak Gubernur Mandacan di Papua Barat untuk menanyakan mengenai di Manokwari, apa sudah baik? Sorong seperti apa?" kata Jokowi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8).

Bukan hanya Manokwari dan Sorong, Presiden Jokowi mengaku juga mengikuti perkembangan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Demonstrasi juga terjadi di Fakfak hari ini. "Sudah, apa, mulai tekondisikan baik, ya," ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kemungkinan dirinya ke Papua untuk meresmikan Jembatan Holtekamp. Kunjungan iitu kemungkinan pada awal September 2019. "Ya baru kita atur dalam rangka untuk meresmikan Jembatan Holtekamp, mungkin awal-awal bulan depan," ucap Jokowi.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak bisa menahan diri dalam menyikapi insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Bamsoet enggan persoalan di Papua dimanfaatkan oleh provokator untuk memecah belah bangsa.  "Saudara-saudara sebangsa di Papua agar bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga berbagai elemen masyarakat. Jangan sampai para provokator memanfaatkan situasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu (21/8).

Bamsoet berharap kericuhan di Papua tak melebar lebih jauh. Karena itu, dia pun berharap warga Papua dapat memberikan maafnya atas insiden yang terjadi di Malang dan Surabaya. "Kita tentu menyayangkan berbagai tindakan rasis dan diskriminatif yang sebelumnya sempat terjadi terhadap saudara-saudara kita warga Papua. Saya yakin, kebesaran hati masyarakat Papua akan bisa memberikan maaf," ujar Bamsoet.

"Dari sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga kini, Papua adalah bagian dari NKRI. Masyarakat Papua adalah masyarakat Indonesia, Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Bahkan pada tahun 1956 saat berpidato di Kongres Amerika Serikat, Bung Karno dengan tegas menyatakan Indonesia belum sempurna manakala Papua belum kembali ke pangkuan," imbuhnya.

Sementara, terkait situasi teranyar, Menko Polhukam Wiranto berangkat ke Papua, Rabu (21/8) malam. Wiranto mengatakan kunjungannya bertujuan mengobarkan semangat perdamaian di Papua.

"Saya ke Papua mengobarkan rasa empati, rasa kedamaian, ngajak lagi ‘ayo bersatu sebagai bangsa’, yang rugi siapa sih kalau bertengkar, yang rugi kita kita kok. Persaingan kita bukan antar-kita, antarsuku, kita sudah menyatu sejak 28 Oktober tahun 1928 udah bersatu ikrar bersumpah dan itu sumpah setia, sampai sekarang harus kita rawat," kunci Wiranto

KOMINFO BLOKIR LAYANAN DATA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI saat ini memblokir layanan data di Papua dan sekitarnya. Hal ini menyusul peristiwa kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran layanan data dilakukan per hari ini, Rabu (21/8). Kominfo mengatakan pemblokiran akan dicabut setelah situasi di Papua dan sekitarnya kembali normal. "Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu.

TERBUKTI RASIS, ANGGOTA TNI BAKAL KENA HUKUMAN

Aksi rasis diduga menjadi asap penyulut kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Untuk itu, sanksi tegas akan deberikan kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindakan tersebut.

Seperti disampaikan Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigadir Jenderal Bambang Ismawan.  "Saya mewakili Pangdam V/Brawijaya menyampaikan bahwa adanya indikasi keterlibatan personel TNI di dalam kejadian di Asrama Papua Kalasan. Kami sampaikan bahwa sekarang dalam proses penyelidikan, kami tidak bermaksud ingin menutupi atau mau melindungi anggota kami, tidak," kata Bambang di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (21/8).

"Nanti pada saatnya kami sampaikan, kalau sampai anggota kami bersalah akan kami berikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya," imbuh Bambang.

Sedangkan untuk hukumannya, Bambang menambahkan bisa sampai ke pencopotan jabatan, sesuai dengan tingkat kesalahannya. "Sesuai tingkat kesalahannya, hukuman bisa pencopotan jabatan, dan sebagainya kita lihat kesalahannya. Kita saat itu minta keterangan masyarakat yang ada di situ, masuk wilayah Surabaya Timur wilayahnya," paparnya.

Namun, Bambang meminta masyarakat untuk bersabar. Pasalnya, proses penyelidikan tidak bisa dilakukan dengan cepat agar hasilnya akurat.

"Pemeriksaan elektronik tidak bisa cepat, oleh karena itu kami minta bersabar semuanya. Videonya akan diperiksa nanti hasilnya akan disampaikan. Pemeriksaan interen iya, kita belum bisa menentukan siapa, kita dalami dulu," lanjutnya.

"Kita sampaikan tidak ada yang tertutup, semua akan diperiksa transparan dan hasilnya akan kita sampaikan. Pemeriksaan masih berjalan, dari videonya itu dulu termasuk masyarakat sekitar yang tahu melihat, mendengar, sudah ada yang dipanggil, kita setelah kejadian cepat menangani itu," pungkasnya.(dtc)