HASRAT partai politik (parpol) mengutus kader terbaiknya menjadi orang nomor satu di tubuh Korps Adhyaksa, pupus. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah komposisi kabinet di periode keduanya, termasuk memilih Jaksa Agung dari kalangan nonparpol, jadi pemicu.

Keputusan presiden dua periode ini dinilai ‘menjegal’ asa sejumlah parpol. Pasalnya, posisi Jaksa Agung menjadi incaran sejumlah partai besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

"Apapun juga terserah Bapak Presiden," ungkap Ketum Partai NasDem Surya Paloh di Universitas Indonesia (UI) Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Dia mengaku tak masalah dengan kebijakan itu.

Jaksa Agung saat ini diisi oleh M Prasetyo yang sebelumnya diketahui merupakan kader NasDem. Paloh sendiri mengaku belum mengetahui seperti apa struktur kabinet Jokowi pada periode kedua nanti. Dia menyebut bisa saja Jokowi memberi tahu dirinya di detik-detik terakhir. "Belum. Mungkin saya barangkali terakhir kali. Ya nggak apa lah ya," kata dia.

Paloh juga tak masalah jika 55 persen menteri Jokowi diisi kalangan profesional. Dia menegaskan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. "Apapun bentuknya, mau 25 persen, 35 persen, 50 persen, itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mulai mengungkap desain kabinetnya di periode kedua sebagai presiden. Mulai dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru. Jokowi mengatakan kabinetnya nanti akan diisi kalangan generasi muda. Bahkan, kata Jokowi, ada menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.  Tak hanya itu, menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Untuk jabatan Jaksa Agung, Jokowi mengatakan akan memberikan kepada orang di nonparpol. "Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," lugas Jokowi.(dtc)