POLEMIK belum dilantiknya Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Paparaga (E2L-Mantap) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Kepulauan Talaud, terus bergulir liar. Bola panas sempat menyasar Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Aksi demo massa pendukung E2L-Mantap tak terbendung. Malah, dalam aksi unjuk rasa terakhir, massa yang menamakan diri ‘22.656 Selasa Merah Putih’, mendesak Gubernur dan Mendagri untuk segera melantik pasangan E2L-Mantap. Proses pelantikan di-deadline  paling lambat dilaksanakan 15 Agustus 2019.

Jika tuntutan tak dipenuhi, massa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar. Pemprov dan Mendagri pun seakan-akan dituding menghalangi proses pelantikan E2L-Mantap. Menyikapi isu yang semakin berkembang liar itu, Gubernur Olly angkat suara.

Orang nomor satu bumi Nyiur Melambai itu menegaskan tidak pernah menghalangi proses pelantikan E2L-Mantap.  “Gubernur tidak menghalangi terhadap terbitnya SK (Surat keputusan, red) Kepala Daerah Talaud,” lugas Olly menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik belum dilantiknya E2L-Mantap, disela-sela acara syukur pelantikan anggota fraksi PDIP di DPRD Kota Manado, Rabu (14/8) kemarin.

"Tetapi ada yang kita pertanyakan kepada Mendagri dan sekarang sudah kirim surat ke MA tentang dua periode masa tugas Elly Lasut. Itu intinya. Jadi jika mereka (mendagri, red) menjawab dua periode E2L itu tidak benar dan diabaikan, tentunya kita akan lantik," sambungnya.

Disinggung mengenai bocornya SK pelantikan Bupati E2L-Mantap, Olly tak mempersoalkannya. "Biasa itu. Jaman sekarang tidak ada rahasia lagi," ujar Bendahara Umum PDIP itu.

Terkait aksi demo massa di Kepulauan Talaud yang mendesak dirinya segera melantik pasangan E2L-Mantap, Olly  tetap berpatokan pada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  "Saya Gubernur harus taat hukum, tidak takut dengan demo-demo. Semua harus ikut koridor hukum,” pungkasnya.(sonny dinar)