Ancaman kebakaran hutan dan lahan menganga di bumi Indonesia. Musim panas yang belakangan membungkus Negeri Seribu Pulau jadi penyebab. Ultimatum Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo pun meletup. Pemerintah daerah (Pemda) dan aparat hingga ke tingkat kabupaten kota diminta siaga. 

Arahan Presiden Jokowi ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Rakornas yang dipimpin presiden ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) berkolaborasi dan bekerjasama. Nantinya dibantu pemerintah pusat, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Selanjutnya melakukan upaya mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apapun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan, aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada pemda, gubernur, bupati, walikota agar di-backup karena kerugian ekonomi besar sekali. “Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot gubernur, enggak bisa nyopot bupati atau walikota. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai ada. Api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung presiden.

Ia mengingatkan, masing-masing punya struktur organisasi sampai ke bawah. Di desa ada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Bintara Pembina Desa (Babinsa). Mestinya menurut dia, begitu muncul api kecil sudah ketahuan lebih dulu. Presiden merasa hal ini perlu menyampaikan kembali karena mungkin ada Kapolda, Pangdam, Danrem dan Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.  “Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur presiden.

Lanjut presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kalau musim panas dicek secara benar dan harus dilakukan secara konsisten. Perhatikan tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, perlu dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga, sesegera mungkin lakukan pemadaman kalau memang terdapat api. Jangan biarkan apinya membesar. Langkah-langkah water bombing yang dilakukan kalau sudah terlanjur besar itu juga tidak mudah, namun memang harus dilaksankan bila api sudah membesar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Jokowi.

Hadir pula dalam Rakornas itu, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh Gubernur, Pangdam, Kapolda se-Indonesia. (**)