JELANG pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Utara (Sulut) ‘pasang kuda-kuda’. Hasil kurang optimal di pentas pemilihan umum (pemilu) legislatif 2019, jadi acuan.

Partai Matahari Terbit komit berbenah. Mengembalikan kejayaan Partai Matahari Terbit di Bolaang Mongondow Raya (BMR), jadi target. Mengingat partai besutan Zulkifli Hasan itu sempat mendominasi di tanah Totabuan.

Yaitu, sukses di tiga pilkada, yakni, Bolaang Mongondow (Bolmong), Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta  merebut 3 kursi DPRD Provinsi Sulut dan puluhan kursi di tingkat kabupaten kota dalam Pemilu legislatif 2014 di tanah Bogani.

"Capaian di BMR dalam pemilu legislatif tahun ini (2019, red) mengalami penurunan. Kursi PAN disana turun. Kami akan segera mengevaluasi apa yang jadi penyebabnya. Apakah karena faktor melawan partai besar atau faktor lainnya,” ungkap Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulut, Ayub Ali Albugis, Rabu (19/6) kemarin.

 “Tapi di beberapa daerah disana (BMR, red) PAN masih eksis. Ada yang berkurang ada yang bertambah,” sambung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut daerah pemilihan (dapil) Manado itu.

Kehilangan kader yang memegang pucuk pimpinan daerah seperti Yasti Mokoagow dan Tatong Bara, disebut-sebut menjadi salah satu faktor menurunnya sepak terjang PAN di BMR. Mengingat Yasti dan Tatong kini telah menjadi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Namun, Ayub enggan berspekulasi. “Yang pasti akan kita evaluasi. Soal ada kader yang keluar masuk itu hal biasa. Itulah dinamika politik. Setiap orang memiliki hak politik untuk tetap menetap ataupun berpindah partai,” katanya berdiplomasi.

Konsolidasi di internal PAN dipastikan akan tetap jalan. “Dalam waktu dekat juga akan dievaluasi hasil pilpres (Pemilihan presiden, red). Termasuk perolehan kursi di pemilihan legislatif,” tukas politisi PAN yang kembali terpilih sebagai legislator Sulut periode 2019-2024 tersebut.

“Nanti, setelah ada petunjuk dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) pasca perhitungan di MK (Mahkamah Konstitusi), baru kita akan melaksanakan konsolidasi  dan evaluasi secara menyeluruh," kuncinya. (arfin tompodung)