Manado, MS

Panggung politik nasional kembali riuh. Isu mundurnya ‘mapatu’ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, jadi pemantik. Kabar itu mencuat seiring dipercepatnya Kongres PDIP Ke-V. Namun isu yang sempat membuat geger publik Nusantara itu langsung ditepis. Respon dari berbagai daerah pun bermunculan. Teranyar, elit Banteng Moncong Putih Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan soliditas untuk mendukung putri Presiden Republik Indonesia pertama, Ir Soekarno.

Kubu PDIP Sulut menilai, isu mundurnya Megawati sarat aroma politis. Isu itu dipandang sengaja digaungkan untuk untuk melemahkan soliditas Banteng Moncong Putih.

"Ah, soal itu (Megawati mundur, red) hanya kabar burung saja. Tujuannya tak lain untuk melemahkan PDIP. Tapi perlu kami tegaskan, PDIP khususnya di Sulut sampai saat ini masih solid mendukung ibu Mega sebagai ketum," tegas pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Sulut, Lucky Senduk dalam wawancara, Senin (17/6).

Tingginya tensi politik nasional saat ini dinilai memang sarat dengan berbagai isu. "Nampaknya memang ada upaya pelemahan untuk PDIP, khususnya untuk kepemimpinan ibu Mega. Tapi bagaimana pun kami sampaikan bahwa hibgga saat ini PDIP tetap solid," ujarnya.

Soal dimajukannya jadwal Kongres Ke-V, menurut Senduk itu tak ada hubungannya dengan pergantian posisi Ketum. "Kan memang biasanya PDIP melaksanakan kongres usai pelaksanakan Pilpres, dan itu bagian dari evaluasi. Apalagi Pilpres tahun ini digelar bersamaan dengan Pileg, dan sampai saat ini PDIP berhasil menang dan berprestasi, jadi saya kira tidak tidak ada persoalan," tandasnya.

PDIP lanjut dia punya mekanisme tersendiri dalam hal evaluasi dan pergantian Ketum. Salah satunya memperhatikan aspirasi dari bawah. Namun prestasi yang ditorehkan Megawati saat ini dinilai sangat besar.

"Kecuali jika pengurus partai di kabupaten dan provinsi merekomendasikan adanya pergantian, tapi setahu saya sejauh ini semua pimpinan di daerah baik-baik saja, yang ada hanyalah isu-isu yang menurut kami sengaja digaungkan untuk melemahkan PDIP, tapi di internal partai tidak ada persoalan soal itu (pergantian ketum, red)," seru Senduk.

Yang pasti, lanjut dia, hingga saat ini PDIP Sulut tetap solid mendukung Megawati sebagai Ketum. "Intinya kami meminta publik untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya, sebab pelaksanaan Kongres itu disesuaikan dengan agenda nasional. Jadi harus dimajukan mengingat tahun 2020 nanti akan ada pelaksanaan Pilkada serentak, jadi bukan soal pergantian ketua umum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kongres V PDIP sedianya dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. PDIP pun memastikan Kongres dipercepat dengan dilaksanakan pada 8 hingga 10 Agustus 2020 di Bali.

Isu soal regenerasi di tubuh PDIP muncul karena beredarnya surat Rakernas ke-IV PDIP yang diteken oleh putra Megawati, Prananda Prabowo sebagai Ketua DPP. Surat bernomor 5214/IN/DPP/V/2019 tersebut juga ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat yang ditandatangani putra Megawati yang akrab disapa Nanan itu kian menguatkan isu mengenai regenerasi pucuk pimpinan PDIP menyusul percepatan Kongres. Sebab, umumnya, surat undangan acara sekelas rakernas diteken oleh ketum dan sekjen.

PDIP BUTUH MEGAWATI

Isu mundurnya Megawati menyusul rencana Kongres ke-V yang dipercepat juga ditanggapi oleh para elit Moncong Putih pusat. Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan menegaskan jika pihaknya masih membutuhkan Megawati hingga saat ini.

"Nggak ada (isu mundur), kita membutuhkan (Megawati sebagai ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kita juga melihat Ibu masih benar memimpin PDIP, dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang," katanya di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Kongres merupakan forum resmi untuk memilih susunan pengurus partai. Isu soal regenerasi pimpinan PDIP pun menyeruak buntut dari agenda Kongres yang dipercepat.

"Regenerasi kan tidak harus di pucuk pimpinan, bisa aja regenerasi di bawahnya, sekjen dan ketua-ketua, wasekjen dan lainnya, itu kan bagian dari regenerasi," kata Trimedya.

Anggota DPR RI itu mengatakan tidak mengetahui pasti apa langkah ke depan Megawati untuk PDIP. Namun yang pasti, kata Trimedya, Megawati menginginkan PDIP semakin kuat di 2019 untuk persiapan menuju 2024.

"Tapi kita bisa menangkap apa yang diinginkan Ibu, tentu gerak partai harus lebih gesit lagi di periode yang akan datang ini. Kenapa? Tantangan yang paling utama kan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketum adalah pemilu 2024, pemilu 2019 ini adalah antara aja, tantang yang paling real itu nanti 2024," ucapnya.

Terkait percepatan Kongres V PDIP, menurut Trimedya itu adalah hak prerogratif Megawati sebagai Ketum. Dia pun sebagai kader menyerahkan seluruhnya pada Megawati.

"Memang itu (percepatan kongres) dimungkinkan di AD ART, apalagi hak prerogatif kan ada di dalam tangan Ibu ketua umum. Jadi kalau seandainya melihat kepentingan politik, Bu Mega menyatakan bahwa kongres itu dipercepat ya sah, karena kewenangan itu diberikan kepada Ibu ketua umum," sebut Trimedya.

Sinyal regenerasi pimpinan PDIP memang sempat menguat menyusul isu akselerasi kongres partai digelar. Adalah Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno yang mengungkap adanya rencana percepatan Kongres PDIP. Ia menyebut Kongres akan digelar di Bali pada awal Agustus mendatang.

PDIP terakhir kali melaksanakan kongres pada 2015. Saat itu, dalam Kongres IV, PDIP secara aklamasi kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum 2015-2020. Jabatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP seharusnya baru berakhir pada 2020.

Hendrawan menyebut Kongres dipercepat dalam upaya harmonisasi jadwal kegiatan PDIP. Namun ia tak merinci lebih lanjut soal alasan Kongres PDIP dimajukan. "Harmonisasi jadwal kegiatan internal dan eksternal partai. Pak Sekjen akan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi harmonisasi tersebut," sebut Hendrawan.

Sementara itu, menurut Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Kongres PDIP dipercepat karena ada banyak agenda yang akan dibahas. Salah satunya menyusul penyusunan kabinet Jokowi terbaru.

"Menurutku kayaknya memang agenda-agendanya gede-gede ya di kita. Mungkin karena persiapan penataan anggota DPR yang baru terpilih, lalu pemilihan kabinet, lalu penyusunan dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang besar-besar yang perlu dipercepat. Kita pemenang sih ya, kalau bukan pemenang itu mungkin tidak terlalu kedesak untuk melakukan membahas banyak agenda," ucap Eva.

"Biasanya kan memang kongres itu untuk memilih ketum. Itu memang kongres di mana pun partai kan tujuannya itu. Perkara siapa yang akan dipilih nggak mudeng," tuturnya.

MEGAWATI MASIH KOKOH

Kongres PDIP yang sedianya digelar pada 2020 dipercepat dengan alasan menyesuaikan agenda pemerintah, dari pelantikan anggota DPR hingga pembentukan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun kubu Moncong Putih menyerukan jika sosok Megawati masih kokoh untuk memegang kendali nahkoda partai.

"Percepatan Kongres V selain untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintahan negara, juga untuk menyusun seluruh agenda strategis partai pasca-Pemilu 2019, dan sebagai langkah preemptive bagi tugas ideologis-strategis partai ke depan. Itulah yang menjadi intisari pemikiran Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut PDIP ingin konsolidasi partai sudah sempurna saat agenda-agenda pemerintah berlangsung pada akhir 2019 nanti. "Dengan kongres dipercepat tersebut, maka ketika anggota DPR dan MPR dilantik, diikuti pelantikan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, serta pembentukan kabinet, maka seluruh struktur partai telah terkonsolidasi guna mendukung pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tersebut," kata Hasto.

"PDI Perjuangan semakin fokus mendukung sepenuhnya jalannya pemerintahan Jokowi, karena itu mengapa konsolidasi ideologi, politik, konsolidasi struktural, dan konsolidasi program sudah dilakukan melalui gerak mendahului dalam Kongres V. Jadi keputusan mempercepat sangat strategis dan sebagai implementasi jatidiri sebagai partai pelopor," sambungnya.

Hasto memastikan partainya terus berusaha memperbaiki diri untuk kepentingan bangsa. Ini, menurutnya, sesuai dengan ideologi Pancasila yang digelorakan oleh ide, pemikiran, cita-cita, gagasan, dan perjuangan Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia. "PDI Perjuangan kokoh secara ideologis, dan terus memperbaiki diri melalui pengelolaan partai yang modern, menjadi partai digital, namun tetap berakar kuat pada kebudayaan bangsa dan bekerja dengan cara gotong royong," sebut Hasto.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin itu mengatakan sikap progresif dan gerak kepartaianlah yang melahirkan gagasan agar kongres dipercepat. Hasto menyebut PDIP ingin bersiap lebih cepat dalam mengawal pemerintahan periode kedua Jokowi.

"Persiapan seluruh jajaran kepartaian untuk menjadi kekuatan utama yang efektif mengawal Jokowi-KH Ma’ruf akan dilakukan lebih awal. PDI Perjuangan sebagai partai pelopor berdiri di depan bagi kemajuan Indonesia Raya di segala bidang kehidupan," tuturnya. (dtc)