Manado, MS

Gerak pemerintah dalam fungsi pengawasan ‘dikorek’. Terlebih dalam memantau zona pesisir dan pulau-pulau kecil. Persoalan reklamasi yang kerap terjadi jadi sorotan utama.

Setiap instansi yang berkaitan dengan hal ini diharapkan dapat melakukan koordinasi. Dalam rangka untuk lebih giat mengawasi di wilayah-wilayah ini. "Dinas terkait untuk saling berkoodinasi dalam pemanfaatan monitoring dan pengawasan zona-zona pesisir dan pulau pulau kecil," ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterengan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2018 DPRD Sulut, Ferdinand Mewengakang, saat menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan DPRD kepada Pemprov Sulut, baru-baru ini, terkait  masalah perencanaan pembangunan.

Paling penting dewan adalah kegiatan reklamasi yang terjadi di wilayah-wilayah tetsebut agar mendapatkan perhatian serius pemerintah. "Apalagi terkait dengan reklamasi yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)," jelasnya.

Selain itu untuk sektor perencanaan pembangunan, dewan pula meminta agar visi dan misi kepalada daerah, bisa didukung oleh para kepala perangkat daerah. Harus adanya ketegasan dalam pelaksanaan kegaitan-kegiatan yang direncanakan oleh kepala daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulut. “Dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar wajib memperhatikan dan mengakomodir hasil reses anggota DPRD provinsi Sulut dalam menyusun RKPD Provinsi Sulut,” ujar politisi Gerindra ini.  (arfin tompodung)