Manado, MS

 Nada warning GubernurOlly Dondokambey meletup. Seluruh kabinetnya disasar. Sejumlah catatan yang ditinggalkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tahun 2018 ikut jadi penyulut.

Pemprov Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Olly berharap, ada saling kooperatif antara BPK RI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut. Dirinya menegasakan, apabila ditemukan ada instansi yang lambat berkoordinasi dengan BPK maka akan diganti. "Kalau ada hal-hal bahwa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kita yang tidak bisa koordinasi atau lambat memberikan informasi yang sudah diminta oleh BPK, tolong langsung kasih tahu saya supaya langsung kita ganti," tegas Olly di selah-selah rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, dalam rangka Laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Catatan-catatan yang ditinggalkan BPK RI untuk Pemprov Sulut dipastikannya akan segera diperbaiki. Salah satu penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor. "Ini menjadi kendala bagi kita makanya menyangkut penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, kami lagi memperbaiki sistem IT-nya. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai, sehingga cara penagihan akan lebih efektif sampai unit-unit pelaksana yang ada di lapangan," terang Olly.

"Kami sangat terima kasih atas penilaian dari BPK terhadap hasil kerja kita di tahun 2018. Kami maaih bisa WTP. Semoga  hasil ini bisa dipersembahkan buat rakyat Sulawesi Utara," tambahnya.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menjelaskan, kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan index pembangunan manusia. Tiga diantaranya itu jauh lebih bagus dari rata-rata angka nasional. Ini cukup menggembirakan. “Saya berharap mungkin tahun depan, angka pengangguran bisa lebih bagus juga dari rata-rata nasional. Apa yang dilakukan pak Gubernur (Olly Dondokambey, red), sangat mengagumkan sekali," pungkas Azis.

"Yang masih harus diperbaiki yaitu pengangguran. Itu saja. Itu koordinasi saja yang kita minta supaya ada tindak lanjut SPI nya saja, ke depan bisa diperbaiki Pemprov. Jangan ragu memanggil BPK yang detail apa yang harus diperbaiki. Saya kira Pemprov salah satu provinsi di Indonesia yang cukup terbaik," sahutnya. (sonny dinar)