OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi harapan setiap pemerintah daerah (Pemda). Predikat ini mengisyaratkan pengelolaan keuangan pemerintah sudah berada pada rel aturan. Untuk itu, sinergitas dengan pihak-pihak berkompeten sangat dibutuhkan.

Asa itu juga dimiliki Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Ia bahkan menargetkan agar pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (Pemprov) serta kabupaten dan kota di jazirah utara Pulau Selebes, bisa meraih opini WTP. Bagi Olly, hal itu dapat dicapai dengan kerjasama dan dukungan yang optimal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut.

Demikian Gubernur Olly melalui Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, saat melantik Kepala Perwakilan BPKP Sulut Sofyan Antonius menggantikan pejabat lama Kwinhatmaka, di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin (13/5).

Dia pun berharap, Sofyan senantiasa mampu menjaga kesinambungan BPKP Sulut dalam pelaksanaan peran pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah di Bumi Nyiur Melambai.

Kemudian, Wagub mengingatkan pentingnya peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Karenanya, Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru dapat meningkatkan kapabilitas APIP di Nyiur Melambai. "Aparat APIP mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Semoga Pak Sofyan bisa meningkatkan kemampuan APIP," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto, meminta Kepala Perwakilan BPKP yang baru mampu bekerja sama dengan Pemprov Sulut dan berperan aktif dalam penyelenggaraan tujuan pemerintah daerah. "Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas APIP sehingga peran APIP dapat lebih efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah, berkaitan dengan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah," lugas Darmasto.(*)