Manado, MS

Sederet catatan penting diberikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Koreksi itu menyasar Satuan Kerja Persngkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Instansi Bumi Nyiur Melambai didesak untuk lakukan perbaikan.

Meski begitu, beberapa SKPD mendapatkan apresiasi. Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2018 Ferdinand Mewengkang mengatakan, capaian realisasi fisik yang dilaksanakan tiap instansi dari segi keberhasilan jika presentasikan di atas 90 persen. Namun demikian, ada hal hal yang perlu lagi rekomendasikan untuk diadakan perbaikan.

 "Namun, ada beberapa yang kita rekomendasikan untuk diadakan perbaikan perbaikan. Contohnya, penggunaan tenaga kerja asing dimana berkembang sah tidaknya mereka bekerja di Sulut, visa apa yang mereka gunakan. Demikian juga perkembangan KEK, termasuk program program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Demikian juga hal yang terkait dengan infrastruktur yang sedikit ada catatan kita tentunya," kata Mewengkang, baru-baru ini, saat dihubungi.

Dia pun mengungkapkan, meskipun pencapainnya sudah di atas rata-rata, namun pansus harus turun ke lapangan. Dalam rangka melihat capaian capaian tersebut. "Namun, bagaimana pun kita harus melihat kenyataan di lapangan," tuturnya.

Dirinya menjelaskan, turun lapangan adalah memastikan, apakah benar sesuai dengan laporan atau tidak. "Kita akan turun lapangan dulu baru kita simpulkan mana yang akan kita angkat sebagai rekomendasi perbaikan, karena fungsi DPRD sebagai Pansus untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap gubernur," pungkasnya. (arfin tompodung)