Manado, MS

Kekecewaan Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi disasar. Adanya ketidakpuasan atas sejumlah lokasi yang menjadi realisasi program jadi pemantik.

Nada miring para legislator ini mencuat tatkala melihat kondisi fisik kegiatan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Wakil Ketua DPRD Stevanus Vreeke Runtu (SVR) mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi di lapangan. Mereka meninjau kebun cabe percontohan yang dikelola Distanak Sulut di daerah Kolongan Minahasa Utara. "Lahan ini tidak layak dijadikan percontohan, karena kalau melihat cara pengelolaan lahan tidak seperti ini, bahkan bedeng-bedengnya  dibuat hampir rata,  termasuk lubang mulsa plastik terlalu besar, “ sembur SVR, dalam kegiatan turun lapangan Pansus LKPJ yang telah dimulai sejak, Selasa (7/5).

Anggota Pansus lainnya, Teddy Kumaat bahkan mencurigai bibit yang ditanam di lahan tersebut tidak sesuai standar mutu yang baik. "Jangan-jangan bibit yang ditanam di lahan percontohan ini sudah terpapar hama sehingga hasilnya tidak bagus, “ tegas anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Kota Manado itu.

Sementara, Noldy Lamalo memberikan catatan khusus terkait  kondisi lahan tesebut yang menjadi bagian program Distanak Sulut tahun 2018. Personil pansus ini menilai, lahan percontohan itu tidak layak."Harusnya lahan ini menjadi percontohan bagi para petani yang ingin mengembangkan tanaman cabe. Tapi kalau melihat kondisi  pengelolaan lahan seperti ini,  tidak layak jadi percontohan. Ini akan menjadi catatan khusus pansus," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut ini.

Diketahui, tim pansus yang turun lapangan terdiri dari wakil ketua DPRD Stevanus Vreeke Runtu, Teddy Kumaat, Cindy Wurangian, Edyson Masengi dan Noldy Lamalo. (arfin tompodung)