Manado, MS

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) didorong. Desakan memproteksi pekerja lokal dari gelombang tenaga asing kencang berhembus. Instansi ini pun diminta membeber jumlah buruh negara luar yang tersebar di Bumi Nyiur Melambai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut berharap, lembaga besutan Erny Tumundo ini bisa menciptakan tenaga-tenaga kerja yang profesional, terampil dan mampu berdaya saing. Para legislator mempertanyakan, sejauh mana kompetensi dari tenaga-tenaga kerja lokal. “Apalagi ini kan  banyak imigrasi dari luar, buruh-buruh pekerja bangunan. Katanya lebih dari 100 persen terealisasi tenaga kerja. Bagaimana kualitas tenaga kerja lokal kita? Apakah kita sudah mempersiapkan tenaga lokal kita? Karena kita lihat di lapangan tenaga kerja kita sudah banyak dari luar,” ungkap Anggota Panitia Khusus (Pansus), Eddyson Masengi, saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2018 bersama Disnakertrans Provinsi Sulut, Jumat (3/5), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Maka dari itu, Masengi meminta supaya mereka mengurai seperti apa gambaran angka pengangguran di Sulut. Apakah telah meningkat atau terjadi penurunan.  Jangan sampai pertumbuhan ekonomi meningkat tapi tingkat pengangguran begitu besar. “Angkatan kerja kita berapa? Yang mencari kerja dan belum dapat kerja. Apakah data ini memang data sendiri atau cuma dari BPS (Badan Pusat Statistik). Berapa sekarang data riil pekerja imigrasi yang bukan dari Sulut. Kan tugas utama tenaga kerja membina bagaimana meningkatkan semakin berdaya saing. Saya tanya, berapa total tenaga kerja dari luar yang datang di sini?” tanya Masengi.

Senada diungkp Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2018 DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang. Ia mengatakan, instansi ini diharapkan mengurai data jumlah pekerja asing yang ada di Sulut. “Utamanya yang di PT Conch berapa, kemudian di JRBM (J Resources Bolaang Mongondow). Di wilayah tambang tertentu ada orang asing bahkan gunakan alat canggih apakah terpantau oleh disnakertrans,” ujar Mewengkang.

Kepala Disnakertrans Erny Tumundo melalui jajarannya yang hadir saat itu menjelaskan, terkait jumlah angkatan kerja di Sulut. Para kepala bidangnya menuturkan, jumlah penduduk 2.600.000 lebih. Tahun 2018 angka pengangguran 80.644.000 orang atau dalam presentase 6,88 persen. “Ini sangat menurun  dibandingkan tahun  2017 yakni 7,86 persen atau di kisaran 90 ribu angka pengangguran,” jelas Tumundo Cs.

Mereka pula membeber, jumlah tenaga kerja asing  yang ada di Sulut berada di 494 pekerja. Terbagi di sejumlah perusahaan yang ada di Bumi Nyiur Melambai. Di antaranya seperti Bolmong 115 orang yang tersebar di tiga perusahaan yakni PT Conch, MCC dan PT Sino Conch . “Sebelumnya di Conch itu ada 308 tenaga asing karena ada beberapa perusahaan Sukon yang bekerja sama dalam pembangunan konstruksi tetapi setelah pembangunan konstruksi selesai maka pihak asing itu sudah kembali ke negara asalnya. Semua tenaga asing di Conch itu berasal dari Cina. Sekarang tersisa 115 orang,” ungkapnya.

Kemudian Kotambogu 8 naker asing yang berada di 2 perusahaan yaitu PT Anugerah Sejahtera dan PT Bulauan Lestari. “Untuk JRBM, terakhir 2016 menggunakan tenaga kerja asing sekarang sudah tidak ada tenaga asing,” urai instansi ini.

Selanjutnya, Tomohon 10 naker asing. Bitung 47 orang dari 49 perusahaan yang 70 persen di dalamnya dari Filipina. Kota Manado terdapat 31 orang di 8 perusahaan, Minahasa 3 orang di 2 perusahaan. “Minsel  150 orang dari 10 perusahaan. Mereka ini beragam di antaranya PT Global Coconut 10 orang berasal dari India, PT Tropika Coco Prima 1 orang dari Filipina, Carbontac Indonesia dari Korea Selatan, PT SEJ (Sumber Energi Jaya) 61 orang berasal dari cina, kapal listrik Karpowership  Turki 54 orang, PT Korea Energy Indonesia 5 orang dan PT Cargil Indonesia 1 dari Vietnam. Sangihe 2 orang saja satu dari Jepang di PT East Indian Agency Product dan 1 orang dari Republic Ceko bekerja di Tata Ruang Sangihe,” kunci mereka. (arfin tompodung)