Foto: Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE didampingi Wagub Dr Victor Mailangkay SH MH saat menerima kunjungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.
Terima Kunjungan BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur Yulius Tegaskan Komitmen Soal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manado, MS
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menegaskan komitmennya pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Yulius kala menerima kunjungan dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, Bombir Agus Mulyo bersama rombongan di kantor Gubernur Sulut, Senin, (10/3/2025).
“Kami berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," lugasnya.
"Dengan sinergitas yang kuat bersama BPK RI, kita dapat memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah,” sambung Gubernur Yulius yang didampingi Wakil Gubernur, Dr Victor Mailangkay SH MH.
Pertemuan strategis ini merupakan langkah penting bagi Pemerintahan YSK-Victory untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam memastikan setiap aspek pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola anggaran yang baik.
Gubernur Yulius juga mengajak seluruh instansi vertikal untuk bersatu dalam satu visi demi kemajuan Sulawesi Utara.
“Kita harus melangkah bersama, membangun daerah ini dengan semangat kolaborasi. Dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan BPK RI guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.(AR/*)













































Komentar