Tomohon, MS

Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Kowaas, meminta agar KPU Kota Tomohon, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima kecamatan, lebih selektif dalam merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Serentak 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi sosialisasi persiapan pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon yang diadakan di Lumimpasot, Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, pada Selasa (17/9/2024).

Dalam paparannya, Kowaas menjelaskan beberapa poin penting terkait pemetaan kerawanan dalam pembentukan KPPS. Ia menyoroti potensi masalah yang mungkin muncul jika proses perekrutan tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan.
"Kami meminta KPU dan PPK, PPS di semua kecamatan agar benar-benar menjalankan proses perekrutan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU dan juknis yang berlaku," tegas Kowaas.

Kowaas juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih massif dan merata kepada masyarakat mengenai perekrutan KPPS. Menurutnya, masih ada potensi sosialisasi yang tidak dilakukan secara maksimal, sehingga mengurangi keterlibatan publik dalam proses ini. "Sosialisasi harus dilakukan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar proses rekrutmen dapat berjalan transparan," lanjutnya.

Beberapa masalah lain yang disorot dalam pemetaan kerawanan pembentukan KPPS meliputi potensi penerimaan pendaftaran yang tidak dilakukan secara terbuka, serta kemungkinan adanya proses penentuan anggota KPPS yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
"Kita juga harus memastikan bahwa latar belakang atau rekam jejak calon anggota KPPS tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Kowaas.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh PPS dan PPK di lima kecamatan yang ada di Kota Tomohon serta sejumlah narasumber lainnya dari KPU Kota Tomohon. Harapannya, melalui pertemuan ini, sinergi antara Bawaslu dan KPU dapat semakin kuat dalam memastikan bahwa proses rekrutmen KPPS berlangsung dengan baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga kualitas pemilu tahun 2024 bisa terjaga.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami berharap perekrutan KPPS dilakukan dengan teliti agar tidak ada kendala di kemudian hari, terutama saat pelaksanaan pemungutan suara," tutup Kowaas.(RommyKaunang)