Tomohon, MS

Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Pemerintah Daerah menggelar rapat penting yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada Serentak tahun 2024. Rapat ini berlangsung di Gedung F, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan dipimpin oleh Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan.

Acara ini tidak hanya sekadar rapat, tetapi juga menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap langkah persiapan Pilkada berjalan sesuai rencana. Walikota Tomohon, Caroll Senduk, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memastikan akurasi dan transparansi penyaluran dana Pilkada. “Penandatanganan berita acara ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang,” ujar Senduk.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah rekonsiliasi dana hibah untuk KPU dan Bawaslu. Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs. Geraldus Herry Mogi, M.A.P, yang mendampingi Walikota Tomohon, mengungkapkan bahwa total hibah yang dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu mencapai angka Rp28,3 miliar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp18,2 miliar. “Untuk KPU sudah terealisasi Rp10,2 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp10 miliar akan direalisasikan paling lambat besok. Sementara itu, untuk Bawaslu, sudah terealisasi 100% atau sebesar Rp8 miliar,” jelas Mogi.

Rapat ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan memastikan penyaluran dana yang tepat dan transparan, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses, menciptakan pemilu yang adil dan demokratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.(RommyKaunang/*)