Tomohon, MS

Gonjang-ganjing terkait Peraturan Walikota (Perwako) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 kembali menjadi sorotan publik. Tokoh masyarakat Tomohon, Andrikus Wuwung, yang juga menjabat sebagai staf khusus Walikota bidang Pemerintahan umum, memberikan tanggapan keras terhadap situasi ini. Menurutnya, semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon hanya memperkeruh suasana, dengan drama tolak menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta APBD Perubahan yang dipertontonkan oleh legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023.

Masyarakat, lanjut Wuwung, sudah muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai politik, sementara kepentingan rakyat terabaikan.
"Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD Tahun Anggaran 2022, penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, hingga penolakan APBD Tahun Anggaran 2023, sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi," ujarnya penuh semangat.

Sebagai mantan birokrat senior, Wuwung memahami bahwa tahun ini adalah tahun politik, sehingga kepentingan politik sering kali diutamakan. Namun, ia mengingatkan agar jangan terlena dalam pertarungan politik hingga melupakan kepentingan rakyat.
"Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota, yakni Partai Golkar. Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan," tegas mantan Sekretaris Dewan Kota Tomohon itu.

Wuwung juga memberikan peringatan kepada penguasa Dewan Kota Tomohon di masa depan, yang kemungkinan besar akan dipegang oleh PDIP.
"Pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi?" ungkapnya mengingatkan.

Kontroversi ini menambah panas suasana menjelang Pilkada Kota Tomohon, di mana berbagai kepentingan politik dan partai terus berbenturan, sementara masyarakat hanya bisa berharap agar kepentingan mereka tidak lagi diabaikan. (RommyKaunang/*)