Tomohon, MS

Tatang Adiwidjaya, SE MSi yang juga selaku Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara saat menjadi narasumber dalam acara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis dan Desk di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2024 mengatakan jika pentingnya dalam mereformasi birokrasi yang merujuk pada perubahan ketatalaksanaan yang diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. 

"Yah untuk reformasi birokrasi harus memiliki rujukan dalam penataan instansi pemerintah yang efektif dan efisien," ujarnya. 

Penegasan tersebut mendapat tanggapan positif dari Walikota Kota Tomohon Caroll Senduk SH yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Tomohon Masna Pijoh S.Sos. Bertempat di Grand Master Villa Tomohon. Selasa, (5/3) belum lama ini, sambutan Walikota Tomohon yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Narasumber serta panitia pelaksanaan kegiatan ini.

"Dimohonkan kepada semua bagian untuk tetap membuat dan tetap tekun dalam membuat serrta melaksanakan SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) karena merupakan bagian dari standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berlaku demi mewujudkan Good Goverment dan Clean Goverment," ujar Pijoh.

Menanggapi soal Reformasi Birokrasi, Pijoh menjelaskan bahwa Reformasi birokrasi mencakup 8 area perubahan utama pada instansi pemerintah di Pusat dan Daerah. "Yah itu meliputi , organisasi, tata laksana, peraturan perundang - undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akunbilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur," ujarnya.  Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Paula Vera Pontoh SP MSi. dan Para Kasubag dan Staff dari tiap tiap perangkat Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebagai peserta kegiatan. (rommykaunang/*)