Ancaman kepunahan 15 danau di Indonesia, salah satunya Danau Tondano, memantik respon serius elit eksekutif nasional. Teranyar, 11 kementerian turun tangan. Gerak penyelamatan Danau Tondano Cs masuk agenda prioritas nasional.

Komitmen itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepakatan tentang Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional di Auditorium Dr. Soejarwo Manggala Wanabhakti, kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LHK), Jakarta, Selasa (26/3) kemarin. Kesepakatan bersama itu ditandatangani Bupati Minahasa Ir. Royke Oktavian Roring, MSi (ROR) bersama 14 kepala daerah lainnya dan disaksikan pejabat di 11 kementerian terkait.

"Hari ini (kemarin) kita sudah menandatangani kesepakatan penyelamatan 15 danau prioritas nasional dihadapan sejumlah kementerian terkait. Termasuk danau Tondano. Ini tentu sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan, karena disadari betapa berbahayanya nanti apabila 15 danau yang terancam rusak ini tidak menjadi perhatian," ungkap Bupati yang pada kesempatan itu didampingi Kadis Lingkungan Hidup Alva Montong, Kabag Humas dan Protokol Drs Moudy Pangerapan dan Kasubag Protokol Ariel Wowor.

Upaya penyelematan Danau Tondano diakuinya telah menjadi agenda prioritas Pemkab Minahasa yang dituangkan dalam RPJMD 2018-2023. Untuk itu, dirinya berkomitmen bersama pemerintah provinsi akan mendukung semua program penyelamatan Danau Tondano.

"Bukan hanya pemerintah saja, saya mengajak seluruh masyarakat di seputar Danau Tondano dan di seputaran DAS agar marilah kita betul-betul peduli terhadap penyelamatan danau yang menjadi ikon daerah kita ini," ungkapnya.

Sebab peran aktif masyarakat dinilai akan memberikan dampak positif bagi setiap upaya yang dilakukan pemerintah. "Mari kita menjaga dengan baik, mulai dari hutan, sungai-sungai dan juga tentunya lingkungan Danau Tondano. Jadi kepada seluruh rakyat Minahasa mari kita bersama berdoa dan berusaha untuk penyelamatkan danau Tondano, kiranya Tuhan berkenan untuk tetap mewariskan danau ini kepada anak cucu atau kepada generasi penerus kita," tandas Bupati.

Upaya penyelamatan 15 danau, termasuk danau Tondano, dijadikan program prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Menteri LHK RI Siti Nurbaya pada kegiatan ini menyampaikan bahwa penyelamatan ekosistem danau bersifat multi stacholder, dan tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu pihak atau satu sektor karena itu sangat diperlukan kolaborasi semua pihak.

"Peran masyarakat juga sangat penting, disisi lain antusiasisme masyarakat, komunitas dan aktivis serta dunia usaha dalam keterlibatan pengelolaan danau perlu mendapat tempat dan fasilitas yang baik dari pemerintah," ungkap Menteri.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menyampaikan bahwa target pada tahun 2020 akan fokus melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan lahan basah, sungai, air tanah dan danau dimana indikatornya jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya, jumlah Danau yang pendangkalannya kurang dari 1% dan jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan komitmen untuk penyelamatan danau prioritas. Dia mencontohkan bahwa danau Sentani memiliki lima ratusan miliar meter kubik, sedangkan bendungan terbesar jatiluhur mecapai tiga miliar meter kubik, bendungan baru yang akan dibangun 49 bendungan tidak lebih dari 5 milliar meter kubik. "Jadi bisa dibayangkan bagaimana potensi air danau untuk sumber air di Indonesia ini," paparnya.

Menariknya, di sela Rakor tersebut, Menteri  PUPR juga menyampaikan bahwa kementerian yang ia pimpin sudah mulai menangani Danau Tondano. "Sebagaimana kami menangani Citarum, begitu juga Danau Tondano, apalagi pak Bupati Minahasa orang PU juga, jadi untuk danau Tondano sudah masuk dalam prioritas," ungkapnya. (***)