Tomohon, MS

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD DPR Kabupaten/Kota tinggal 5 bulan ke depan. Berbagai tahapan sudah dan sementara dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu Kota Tomohon. 

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Yossi Christian Korah SPd MPd mengatakan Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan beberapa pemetaaan terkait dengan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, namun kali ini dengan isu strategis yakni Netralitas ASN. Pelak saja, Korah mengatakan jika hal yang mereka lakukan terkait dengan hal tersebut adalah dengan mewarning para ASN berupa surat yang dikirim ke masing masing SKPD hingga di Kecamatan dan Kelurahan. 

"Ini sebuah langkah pencegahan kami kepada pemerintah Kota Tomohon, secara khusus para ASN agar bersikap netralitas, sebab jika ditemukan bermasalah artinya ada temuan dan atau laporan dan ada bukti, maka kita akan menindakinya sesuai aturan yang berlaku lewat peran serta dari KASN," ujar Korah kepada mediasulut usai membuka sekaligus menutup kegiatan Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Walikota serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/ Kota di Grand Master Resort, Selasa 26 September di Kakaskasen sore tadi.

" Idealnya kita terus melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi kepada ASN dan masyarakat itu sendiri. Bawaslu Tomohon sendiri sudah audies bersama dengan Walikota Tomohon agar kiranya bersama sama kawal untuk kesuksesan pemilu di Kota Tomohon ini, dan jika memang ada pelanggaran maka ada tahapan penyelesaian yang kita harus lalui," ujarnya sembari mengatakan sekiranya nanti tugas dari pengawasan ini adalah para Pengawas Kelurahan Desa dan Kecamatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik, terkait salah satu isu kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilu.

.

Dalam acara tersebut, hadir sebagai pembicara di sesi pertama adalah DR Richard Pangkey dan sesi kedua Rommy Mongdong SPd MPd. Kedua narasumber dalam penyampaian kepada peserta yang didalamnya adalah utusan organisasi masyarakat, Pers juga dari perwakilan Panwas Kecamatan se Kota Tomohon. 

Menariknya kedua Narasumber lebih mengutamakan tiga aspek penting dalam upaya pengelolaan data penanganan Pelanggaran Pemilu, diantaranya Berani, Komitmen serta bertanggung jawab. "Yah sebagai masyarakat juga sebagai penyelenggara Pemilu, kita harus berani mengungkap fakta kebenaran tentang adanya dugaan pelanggaran. Asalkan itu sesuai dengan aturan main, kita tidak usah takut. Yang terpenting ada niat mengungkap fakta dibalik dugaan kecurangan. Kemudian dalam persiapan yang ada juga kita harus berkomitmen dengan jabatan yang ada pada kita untuk tidak terlibat atau menyalahi aturan main yang ada, jika kita adalah penyelenggara pemilu serta bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan," ujar Mongdong dalam pembahasan sesi kedua.

Hal yang samapun disampaikan Richard Pangkey tentang bagaimana Bawaslu harus dapat menjamin tentang penanganan pelanggaran Pemilu secara benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Bawaslu harus dapat menjalankan tugas sebaik mungkin, dan yang terutama adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan diawal, bukan diakhir pelaksanaan Pemilu. Itu intinya," ujar Pangkey.

Seperti diketahui jika Bawaslu RI belum lama ini telah melaunching Pemetaan Kerawanan Pemilu (IKP ) dan Pemilihan Serentak 2024 untuk menjadi basis program kerja Bawaslu dalam melakukan Pencegahan, serta menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI khususnya dalam berbagai isu, termasuk isu Politik Uang. 

"Berkaitan dengan hal itu, saya kira Bawaslu Kota Tomohon memiliki target Program dalam menjalankan tugas negara ini secara baik dan bertanggung jawab," kunci Korah.Hadir juga dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas ST, KoorSek  Bawaslu Tomohon Vernon Mamuaja SSos. (rommykaunang)