Disinyalir Picu Banjir, Pemprov Didesak Kaji Izin HPH


Kaidipang, MS

Setiap tahun, banjir selalu membungkus hampir seluruh wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) disinyalir jadi pemantik. Pemangku kebijakan didesak ambil sikap.

Persoalan banjir yang tak henti mendera Bolmut membuat masyarakat semakin resah. Apalagi tiap tahun banjir kian meluas ke wilayah-wilayah yang selama ini belum pernah terdampak banjir.

Dari pantauan awak media ini, dua wilayah masing-masing Kecamatan Bintauna dan Bolangitang Timur merupakan dua daerah yang sangat parah jika terjadi banjir.

Sejumlah elemen masyarakat pun terus menyuarakan agar persoalan banjir ini harus segera dicarikan solusi. Salah satunya adalah dengan mengkaji kembali izin HPH yang ada di Kabupaten Bolmut.

“Selain faktor cuaca tentunya adanya faktor lingkungan, dimana di wilayah Bintauna dan Bolangitang Timur terdapat HPH,” tandas Yambat Pontoh, salah satu aktivis muda Bolmut kemarin.

Dirinya pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk kembali mengkaji izin HPH tersebut. Jika tidak masyarakat yang akan dirugikan.

“Saat ini memang banjir tersebut belum memakan korban jiwa, namun jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka kami yakin tahun-tahun yang akan datang pasti akan memakan korban,” tambah Yambat.

Senada dengan itu anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut, Ramses Sondakh, menilai peristiwa bencana banjir yang menimpah sejumlah wilayah di Kabupaten Bolmut disebabkan kerusakan hutan yang semakin parah.

Hal ini disinyalir akibat perambahan hutan oleh sejumlah perusahan yang mengantongi izin HPH masih saja beroperasi dan merusak kelestarian hutan. Akibatnya beberapa wialayah seperti Kecamatan Bolangitang Timur dan Kecamatan Bintauna setiap tahunnya menjadi langganan banjir.

“Kami minta pemerintah, baik itu Pemkab, Pemprov, maupun Pemerintah Pusat  mengevaluasi kembali izin HPH sejumlah perusahaan yang ada, karena keberadaan mereka di Bolmut sudah harus dihentikan,” tegas Ramses. (Nanang Kasim)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting