BITUNG MS.

Dalam skema pembangunan kota Bitung di bawah kepemerintahan Walikota Maurits Mantiri-Wakil Walikota Hengky Honandar, keberadaan instansi yang selanjutnya disebut dinas yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota, maka peran jawatan Dinas Lingkungan Hidup sangat sentral.

Tingginya aktivitas lingkungan di wilayah abiotik, biotic dan cultur sosial, menjadikan instansi yang dikepalai Sadat Minabari ini kaya dengan dinamika, apakah itu problem, tantangan plus upaya pengelolaan yang dilakukan secara kelembagaan. 

Kompleksitas ‘isi’ Dinas Lingkingan Hidup Kota Bitung yang masuk pada kategori A karena memiliki 4 bidang, menandai besarnya ruang lingkup tanggung-jawab dan volume kerja. Meleburnya kebersihan ke DLH sejak 2017 silam, seperti melengkapi ‘romantika’, kinerja Minabari dan tim dalam merespon beragam opini maupun respon kritis warga kota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung Pasal 5 menyebutkan ; ada empat bidang di DLH, yaitu ; Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan berbahaya dan bercaun (LB3), Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkunhan hidup.

‘’Terang saja dengan empat bidang ini telah menunjukkan seperti apa ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, dan bagaimana kami mengejewantahkan tanggung jawab yang ada, memastikan semaksimal mungkin tak ada masalah yang berlarut dan tidak ditangani sampai tuntas’’ kata Minabari kepada media ini.

Alumni FPIK (Fakultas Perikanan dan Ilmi Kelautan) Unsrat memaparkan secara gambang keberadaan empat Bidang yang ada di DLH saat ini, di mana acap warga menyorot masalah penanganan kebersihan, sementara kenyataannya bidang ini ‘hanya’ salah satu dari tiga bidang lainnya yang lekat dengan domain lingkungan. 

Minabari tak menampik jika nyaris saban hari pihaknya menerima laporan bahkan komplein warga berkait persoalan yang ada dalam ruang lingkup DLH, sebuah kenyataan yang menurut Minabari telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas, meski demikian ia memastikan semua laporan ataupun yang ditugaskan pimpinan kota selalu dengan semua potensi yang ada berusaha dituntaskan.

‘’Bahwa tak mungkin kami membuat tak ada persoalan yang muncul, karena itu sesuatu yang alamiahnya sudah begitu, namun yang harus dipastikan adalah bagaimana kami merespon secara cepat dan terukur masalah yang muncul baik yang terobservasi oleh instrumentasi kami ataupun yang masuk karena adanya laporan ataupun ada penugasan dari pimpinan, semua harus dihadapi dan diselesaikan’’ kata sosok pejabat yang memiliki jam terbang cukup tinggi di jawatan DLH ini.

Terlebih di era kepemimpinan MM-HH saat ini yang dikenal dengan kredo ‘eksekusi kekinian dan jangan kenantian’, Minabari merasa perlu untuk sedapatnya tanggap dan responsif dengan tuntutan kerja dan tanggung-jawab. Menyadari besarnya harapan dan evaluasi public, Minabari mengaku selalu siap memberi yang terbaik dalam kinerja dan pelayanan public. 

‘’Memang tak mudah namun tanggung jawab adalah amanah yang harus dikerjakan dengan semua kemampuan, tetap mohon dukungan dan partisipasi aktif warga terutamanya menjaga kebersihan dan merawat lingkungan tempat tinggal kita’’ pungkas Minabari.(yaziin solichin*)