Jakarta, MS

Tanah air kembali riuh. Program vaksinasi Covid-19 berbayar yang digawangi perusahaan pelat merah PT Kimia Farma picu masalah. Rentetan kritik keras menyasar pemerintah. Launching program bertajuk vaksinasi gotong royong pun akhirnya ditunda.

Penundaan program vaksinasi berbayar itu seiring derasnya kritik dari berbagai pihak. Program ini dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat dalam mengakses vaksin. PT Kimia Farma pun angkat tangan dan akhirnya menunda program yang semula akan mulai dilaksanakan pada Senin (12/7).

Sekretaris PT Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan. “Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin kemarin.

Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu. “Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tuturnya.

PT Kimia Farma selaku pihak penyedia vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong bagi individu menyatakan, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan sama seperti vaksinasi gotong royong perusahaan yaitu vaksin Sinopharm.

Ganti mengatakan, harga beli vaksin dalam program vaksinasi gotong royong individu ini sebesar Rp 321.660 untuk satu dosis. Peserta vaksinasi juga akan dibebankan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. "Untuk satu orang butuh 2 dosis, 2×Rp 439.570 = Rp 879.140," ujar Ganti.

DORONG PEMBATALAN VAKSIN BERBAYAR

Opsi penundaan yang diberlakukan belum membuat para pengkritik kebijakan ini puas. Pemerintah didesak tidak hanya menunda untuk sementara waktu tetapi membatalkan kebijakan vaksin gotong royong. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7).

Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan. "Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

Saleh mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Pemerintah masih butuh menyuntikan 363 dosis vaksin Covid-19 supaya mencapai 70 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2021. "Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," katanya.

PEMERINTAH DIMINTA TIDAK BERBISNIS DENGAN RAKYAT

Kritikan memang bermunculan menanggapi munculnya vaksinasi berbayar tersebut. Salah satu sorotan keras disuarakan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia menilai, kebijakan vaksinasi Covid-19 gotong royong bagi individu secara berbayar tidak etis. Sebab, kebijakan ini dilakukan di tengah situasi penularan Covid-19 yang semakin mengganas.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Tulus, dilansir dari keterangan tertulisnya, Senin (12/7). "Kebijakan ini bisa jadi hanya akan semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar," tegasnya.

Dia pun menilai, kebijakan ini akan membuat bingung masyarakat karena ada vaksinasi gratis dan vaksin yang berbayar. Menurut Tulus, kebijakan tersebut buruk dari sisi komunikasi publik. Bahkan, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust di antara masyarakat.

"Bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," ungkapnya.

"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksin Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar," papar Tulus.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar. "Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun menilai kebijakan vaksinasi berbayar menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten dalam hal regulasi. Sebab, sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan. "Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.

Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah. "Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa mempengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Kurniasih.

PDIP-GERINDRA KOMPAK DUKUNG PEMERINTAH

Program vaksinasi berbayar melahirkan pro dan kontra. Di balik maraknya reaksi penolakan yang muncul, ada pula pihak yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah membuka akses masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung kebijakan vaksin Covid-19 berbayar. Ia meyakini program vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis akan tetap dijalankan pemerintah berbarengan dengan program vaksin Covid-19 berbayar.

"PDIP memahami dan mendukung kebijakan pemerintah yang memperkenalkan vaksin gotong royong yang menjangkau korporasi maupun warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu. Pada saat bersamaan, PDIP meyakini bahwa pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif terus diberikan," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (12/7).

Dia menyampaikan bahwa aspirasi terkait vaksin berbayar muncul di tengah lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta yang mewabah di Indonesia. Menurutnya, aspirasi pelaksanaan vaksin berbayar muncul sebagai upaya percepatan program vaksinasi, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi.

"Jadi vaksin Gotong Royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah," kata Hasto.

Program vaksin berbayar diketahui merupakan hasil keputusan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR RI. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa vaksin berbayar merupakan program yang diberikan untuk memenuhi permintaan sejumlah kalangan, salah satunya pengusaha yang ingin memberikan karyawannya vaksin.

"Vaksin mandiri memang beberapa waktu lalu banyak pihak yang minta supaya bisa ada vaksin mandiri. Contohnya, pengusaha yang ingin vaksin karyawan-karyawannya. Tetapi yang vaksin gratis tetap mesti jalan untuk masyarakat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," kata Dasco.

"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan," tambah Wakil Ketua DPR RI itu.

Pemerintah telah merencanakan bahwa masyarakat bisa mengakses vaksin Covid-19 lewat skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma mulai Senin (12/7). Harga yang dibanderol senilai Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Penyediaan layanan tersebut, menurut Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Permenkes tersebut menyebutkan bahwa vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lai terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada badan hukum/badan usaha. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdalih pemerintah memperluas vaksinasi Gotong Royong hingga lingkup individu agar perusahaan-perusahaan kecil dapat ikut memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.

"Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin," kata Budi dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).

Kini, Kimia Farma memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 berbayar tersebut setelah mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan.(kpc/cnn)