POSITIF COVID-19 BERTAMBAH, SULUT WASPADA


Manado, MS

Pergerakan wabah coronavirus disease 2019 (covid-19) di Sulawesi Utara (Sulut) terus melaju. Meski berbagai upaya gencar dilakukan pemerintah di seluruh pelosok Nyiur Melambai, jumlah kasus masih  bertambah. Kondisi ini tak hanya terjadi di Sulut namun hampir semua daerah di Indonesia. Tanda awas bagi seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi anjuran-anjuran pemerintah.

 

Grafik kasus covid-19 di Sulut kembali mengalami peningkatan, Rabu (15/4) kemarin. Update data yang dirilis pukul 19.25 Wita, jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah 1 orang. Dengan demikian, kasus positif covid-19 di Sulut menjadi 18 orang, dimana 12 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Bersyukur, kasus meninggal masih tetap berjumlah 2 orang. Bahkan kabar baiknya, jumlah kasus sembuh telah bertambah 2 orang, sehingga total pasien yang akhirnya dinyatakan negatif setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan sampel Swab Tenggorokan di Laboratorium Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi 4 orang.

Sementara, untuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) belum mengalami perubahan jumlah atau masih sama dengan data Selasa (14/4) sebanyak 40 orang. Penurunan jumlah kasus terjadi pada kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang sebelumnya 276 orang, kini berkurang 11 orang, menjadi 265 orang.

Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Sulut, dr Seaven Dandel mengatakan, Pasien ke 18 terkonfirmasi positif virus corona adalah seorang pria dengan alamat Kota Manado. "Pasien ke 18 ini usia 70 tahun, berjenis kelamin laki laki, dari Manado dan tak ada riwayat perjalanan kemanapun," kata Dandel saat dikonfirmasi Media Sulut melalui pesan Whatsapp, Rabu (15/4) kemarin.

Dia melanjutkan, dari laporan yang diterima sampai saat ini sudah ada 3 PDP meninggal. "Ada 1 pasien asal Manado dan telah dikuburkan sesuai protokol pencegahan covid-19, namun hasil baru diterima adalah negatif. Kemudian 1 orang dari Kota Bitung dan 1 pasien dari Kota Tomohon," jelasnya.

Dandel menyebut, untuk 40 orang berstatus PDP kini sedang menjalani isolasi di sejumlah Rumah Sakit berbeda. “PDP ada 29 orang di RSUP Prof Kandou, kemudian RS Bhayangkara 1, RS Anugerah Tomohon 5, RS Wolter Mongisidi 2. Selanjutnya di RS Samratulangi Tondano ada 3, di Sangihe 1 orang, RS Walanda Maramis 2 dan di RS Bolmut 1 orang,” urainya.

 

38 ORANG TERINDIKASI POSITIF TUNGGU HASIL LAB

Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dilakukan pemerintah dengan berbagai cara. Salah satu metode yang dilakukan yaitu dengan mendeteksi potensi paparan virus melalui uji cepat dengan alat Rapid Test Covid-19. Metode ini digunakan untuk melacak orang yang terinfeksi dengan memeriksa sampel darah. Pasien yang menunjukkan hasil reaktif melalui rapid test akan masuk kategori terindikasi positif dan akan menjalani pemeriksaan tahap lanjut di laboratorium.

Sampai 15 April 2020, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut telah melakukan pemeriksaan rapid test kepada 2.380 orang. Hasilnya, 38 orang dinyatakan reaktif. “Terakhir, pemeriksaan melalui rapid test dilakukan kepada 41 orang dan hanya 1 orang yang menunjukkan hasil reaktif. Sehingga, jumlah keseluruhan sampai 15 april 2020 telah dilakukan rapid test kepada 2.380 orang dengan total hasil reaktif 38 orang,” beber Dandel.

Namun kata dia, orang yang menunjukkan hasil reaktif dalam pemeriksaan rapid test belum dikatakan positif. Sebab pemeriksaan rapid test ini hanya untuk mendeteksi secara cepat.

“Ketika hasil test reaktif maka yang bersangkutan masih dinyatakan terindikasi. Jadi sesuai prosedur 38 kasus reaktif ini akan ada tindakan lanjutan yakni pemeriksaan sampel swab di laboratorium, untuk memastikan secara akurat apakah positif covid-19 atau tidak," pungkasnya.

 

 

LAGI, PEMERINTAH DIDESAK KUNCI ‘PINTU MASUK’

 

Pergerakan kasus covid-19 di Sulut kembali memantik rasa cemas. Kebijakan pemerintah menyediakan rumah singgah bagi mereka yang datang dari luar daerah belum cukup meredam polemik. Penutupan akses masuk ke wilayah Sulut, baik jalur darat, laut dan udara, masih dianggap lebih efektif untuk menyetop penyebaran penyakit. Tak heran, desakan terhadap pemerintah mengunci semua pintu masuk ke Sulut kembali meletup. Seruan itu lagi-lagi dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menilai penyediaaan fasilitas rumah singgah tidak terlalu berguna dalam membendung penyebaran wabah covid-19. Malah, kata dia, lebih banyak menguras anggaran.

“Daripada terjadi banyak polemik maka solusinya adalah penutupan semua jalur. Kalau pintu keluar masuk di Sulut ditutup, pemerintah tidak perlu susah-susah menyediakan rumah singgah," tegas politisi Partai Nasional Demokrat ini, di ruang kerjanya, Rabu (15/4) kemarin.

Penutupan yang diusulkan itu mencakup jalur lalu lintas darat, dermaga dan terlebih khususnya bandar udara (bandara). Meski begitu menurutnya, kalau untuk logistik harus diberikan masuk.

"Supaya tidak ada perdebatan lagi mengenai rumah singgah tutup jalur pintu masuk saja. Hanya dibuka untuk logistik," ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini.

 

Dirinya mencontohkan wilayah Papua yang melakukan tutup pintu masuk. Kalau mereka bisa maka Sulut juga dapat melakukan hal serupa. "Kenapa Papua bisa kita tidak. Hanya untuk dua tiga minggu ke depan," desaknya.

 

Daripada kemudian semakin banyak penyebaran di Sulut maka baiknya dilakukan penutupan akses masuk di Sulut. Mumpung masih sedikit baiknya ditindak sebum terlambat. "Ini kan sudah semakin banyak. Nanti kalau sudah banyak kemudian tutup, sudah tidak ada guna," kuncinya.

Ia menyampaikan, terdapat banyak aspirasi warga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk menutup sementara aktivitas penerbangan di Bandara Sam Ratulangi dan beberapa pelabuhan laut. "Pastinya untuk jalur yang dapat dimasuki mereka yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP)," tuturnya.

Sebagai representatif masyarakat Sulut, dirinya menyatakan keprihatinan terhadap hal ini. Seraya memohon Gubernur Sulut untuk mempertimbangkan melalui kebijakan penutupan sementara  jalur Bandara dan pelabuhan. “Pemprov Sulut bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti menteri kesehatan, menteri perhubungan yang berdasarkan panduan protokol Gugus Covid 19 demi kemanusiaan," pungkasnya.

Baginya tidaklah adil bila ada yang diwajibkan tinggal di rumah sementara orang lain justru bebas bisa membawa virus ini dari luar.  Ia mengusul setiap orang yang masuk dari Sulut melalui Bandara dan pelabuhan sebaiknya di data dulu. "Setelah itu wajib untuk menjalani isolasi selama 14 hari sambil diingatkan tidak boleh keluyuran melakukan aktivitas di luar rumah, dengan memperketat pengawasan oleh aparat kepolisian,” kunci Waworuntu.

Diketahui, hal serupa juga sempat digaungkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene. Ia menyampaikan, dengan adanya ketambahan pasien virus corona maka baiknya pemerintah mengambil sikap tegas. Ini supaya tidak bertambah banyaknya pasien yang positif corona. Itu dengan mempertimbangkan Bandara yang khusus penerbangan penumpang agar dapat ditutup sementara. "Tentu dengan mengkoordinasikan dengan pihak pusat yaitu Kementerian Perhubungan RI," ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini, Rabu  (8/4) kemarin, saat dihubungi.

Hanya saja, khusus penerbangan cargo tetap berjalan. Kalau itu memang jalan satu-satunya yang harus diambil maka perlu dilakukan. Ini agar bisa memutus mata rantai virus corona. "Pastinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain," pungkasnya.

Diketahui, desakan kepada pemerintah untuk menutup akses masuk Sulut telah beberapa kali dilayangkan sebelumnya. Namun Pemprov Sulut menyebut tidak memiliki kewenangan tersebut. Apalagi kebijakan pemerintah daerah disebut harus satu komando dengan kebijakan pusat.

“Kalaupun Pak Gubernur mengajukan permohonan maka harus ada keputusan darurat dulu dari Kementerian Kesehatan. Masalahnya di Undang Undang Laut dan Udara, Gubernur tidak punya kewenangan sama sekali karena itu kewenangan pemerintah pusat. Kami di provinsi cuma sebatas fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring,” papar Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulut Lynda Watania, belum lama ini.(arfin/sonny)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting