Tomohon, MS

Walikota Tomohon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring SE ME, membuka Rapat Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tomohon tahun 2024 yang dilaksanakan di Grand Whiz Hotel Manado, Rabu (26/02/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pandangan, pemahaman, serta persepsi terkait penyusunan LPPD agar seluruh Perangkat Daerah dapat menyusun data dengan baik dan benar.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Walikota Tomohon menekankan pentingnya penyusunan LPPD yang berbasis data yang akurat, transparan, dan akuntabel. "Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan realisasi kinerja selama tahun anggaran 2024," ungkap Roring.

Selanjutnya, Roring juga menggarisbawahi perlunya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah yang sangat diperlukan dalam penyusunan LPPD. "Tanpa kerja sama yang baik, laporan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kinerja pemerintahan secara komprehensif," tegasnya.

Lebih lanjut, Roring menyampaikan bahwa penyusunan LPPD harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan meminta asistensi dari tim ahli, termasuk Kementerian Dalam Negeri, agar laporan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. "LPPD bukan hanya sekedar dokumen administrasi, tetapi juga cerminan keberhasilan pembangunan daerah," tuturnya. 

Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para peserta tentang perubahan dan penyempurnaan substansi penyusunan LPPD serta untuk memberikan informasi yang efektif guna meningkatkan kualitas dalam penyusunan data dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kota Tomohon tahun 2024.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai lapisan pejabat pemerintah, termasuk Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Drs. Andi Bataralifu MSi, serta tim dari Kementerian Dalam Negeri dan para kepala OPD Kota Tomohon.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan laporan yang berkualitas, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik ke depannya. (RommyKaunang/*)