Bobby Ruswin, Rio Permana dan VAP

Permana Cs Terancam Dipanggil Paksa

‘Mangkir’ Lagi di Sidang Korupsi Pemecah Ombak

Manado, MS

 

Proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang Minahasa Utara (Minut) yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, kembali tersendat. Sejumlah saksi kunci, lagi-lagi mangkir di persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), bereaksi keras. Surat permohonan, langsung dilayangkan JPU ke Majelis Hakim. JPU memohon penetapan pengadilan agar bisa melakukan langkah lebih lanjut terhadap saksi-saksi yang telah berulang kali mengabaikan panggilan.

Sikap itu diambil JPU, setelah empat saksi yang panggil untuk bersaksi atas tiga terdakwa, masing-masing mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Rosa Tindajoh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Steven Solang dan Kontraktor, Robby Moukar, dalam sidang lanjutan, Selasa (22/3) kemarin, kembali tidak hadir.

Keempat saksi yang kembali mangkir itu, yakni Rio Permana, Dicky Lengkey, Mario Rompis, Alexander Panambunan. Sementara satu saksi lainnya yang juga dipanggil, Vonnie Anneke Panambunan (VAP), lagi-lagi meminta ijin. Alhasil, proses persidangan harus tertunda lagi.

Informasi yang dirangkum harian ini, Rio Permana, Dicky Lengkey, Mario Rompis, Alexander Panambunan dikabarkan telah lebih dari tiga lagi tak memenuhi panggilan JPU untuk hadir sebagai saksi di persidangan. Keempatnya disebut-sebut mangkir, tanpa alasan yang jelas. VAP juga sudah yang ketiga kalinya absen, tapi memberikan surat permohonan ijin melalui pengacara.

“Kami telah mengajukan surat permohonan penetapan pengadilan kepada majelis hakim untuk dilakukan upaya-upaya kepada para saksi yang sudah lebih dari tiga kali  dipanggil tapi tidak mengindahkannya. Besok (Hari ini, red) majelis hakim akan melakukan penetapan,” ungkap JPU Kejati Sulut, Bobby Ruswin, kepada harian ini, Selasa kemarin.

Menurutnya, ada 4 nama yang telah diajukan ke pihak majelis hakim. “Ada 4, bahkan sebetulnya 5, yaitu Rio Permana, Dicky Lengkey, Mario Rompis, Alexander Panambunan dan Vonnie Anneke Panambunan. Tapi yang nama terakhir, ada ijin,” bebernya.

“Pada intinya surat itu berisikan ada 4 orang saksi yang sudah kita panggil secara patut sebanyak tiga kali. Namun keempat orang tersebut tidak memenuhi panggilan atau undangan kami sebagai penuntut umum,” jelas jaksa sarat prestasi ini.

Terkait Vonnie, Ruswin menyebut ada surat dari penasehat hukumnya yang menyampaikan Bupati Minut itu tengah menghadiri acara di Jakarta. “Katanya ada acara di BPJS. Tapi disini (surat, red) sih acaranya tanggal 23 mei,” sindirnya.

Pun begitu, ia memastikan akan mendorong agar proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak, tak tersendat lagi. “Kami harap seluruh saksi untuk pro aktif dalam memenuhi panggilan di persidangan. Karena kasus ini akan terus dikembangkan,” tandasnya.

Juru Bicara (Jubir) PN Tipikor Manado, Vincentius Banar, saat dikonfirmasi, membenarkan adanya penundaan sidang kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak tersebut. “Iya, hari ini sidang kita tunda, karena para saksi yang dipanggil jaksa tidak hadir,” kata Banar yang juga adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara itu.

Ia juga tak menampik adanya permohonan dari pihak JPU, terkait saksi yang telah berulang kali mangkir dari panggilan. “Ada juga permohonan dari jaksa untuk meminta majelis hakim untuk memanggil saksi-saksi yang sudah tiga kali panggil tapi belum hadir,” bebernya. “Permohonan itu akan kami rundingkan dulu. Keputusannya akan kita tetapkan besok (hari ini, red),” kuncinya.

Diketahui, dugaan korupsi pemecah ombak Desa Likupang Minahasa Utara itu mulai diusut Kejati Sulut sejak tahun 2016. Kasus ini dilaporkan oleh LSM yang menemukan dugaan kejanggalan dalam  proyek berbandrol Rp 15 Miliar tersebut. Proyek itu ditengarai tanpa melalui proses tender atau hanya melalui penunjukkan langsung.

Terbukti, Kejati Sulut kemudian menyeret tiga terdakwa ke meja hijau. Masing-masing, mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Rosa Tindajoh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Steven Solang dan Kontraktor, Robby Moukar.

Ketiganya diduga terlibat dalam tindak korupsi yang mencapai angka Rp 8,8 miliar. Selanjutnya, Kejati Sulut menetapkan tersangka baru, yakni JT alias Junjungan, Direktur BNPB. Mengingat, dana proyek pemecah ombak itu berasal dari BNPB yang dikelola oleh BPBD Minut.

JT dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (tr-2)

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.