Bel babak pertama debat Pilpres 2019 resmi dibunyikan. Dua pasang Capres-Cawapres saling adu. Tema ‘Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme’ dibedah. Drama saling serang tak terhindarkan.

Penyanyi Judika membuka debat dengan lagu Zamrud Khatulistiwa. Selanjutnya, Ketua KPU Arief Budiman memanggil Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga untuk tampil di arena debat yang digelar di Hotel Bidakara, Kamis (17/1) malam WIB.

Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Arief Budiman menyampaikan sambutan singkat kemudian moderator Ira Koesno dan Imam Priyono naik ke atas panggung.

Capres-Cawapres pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma’Aruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pun mulai saling adu gagasan di debat yang mengusung tema ‘Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme’.

Di awal, Capres Jokowi langsung menyinggung soal penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Ia menegaskan komitmen menyelesaikan kasus HAM.

"Kita masih memiliki kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tidak mudah karena masalah kompleksitas dan pembuktian. Harusnya ini sudah selesai pada peristiwa terjadi, tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan kasus HAM," kata Jokowi.

Untuk menuntaskan kasus HAM, menurut Jokowi, negara harus didukung sistem hukum yang adil. Penegakan hukum, menurutnya, harus berlaku tegas melalui reformasi kelembagaan. Jokowi juga menyinggung budaya taat hukum.

"Yang terus harus kita perbaiki, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menegaskan pemberantasan korupsi yang didorong dengan sinergi KPK, Kejaksaan, dan Polri.

"Dan terakhir kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme," sambungnya.

Soal terorisme, Capres Prabowo Subianto mengatakan peran deteksi intelijen begitu diperlukan dalam mencegah tindak terorisme. Untuk itu dia ingin investasi di sektor intelijen akan diperkuat.

"Sebab musabab terorisme, Indonesia harus kuat dan tadi harus swasembada pangan dan tidak bergantung pada negara lain," terang Prabowo mengenai penyebab utama terorisme.

Selanjutnya, Prabowo berbicara mengenai intelijen yang kerap telat mendeteksi aksi teroris.

"Kita harus mendeteksi sebelum terjadi tindak terorisme. Jangan menunggu," tegas Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan dia akan meningkatkan pendanaan kepada lembaga intelijen, kepolisian dan angkatan bersenjata.

"Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kelengahan banyak pemerintah. Saya ingin tingkatkan investasi kepada polisi, intelijen dan angkatan perang," tutur Prabowo.

Ia juga menyebut terorisme sering disamarkan dan dia setuju dengan deradikalisasi.

Prabowo awalnya menceritakan pengalamannya di militer yang menurutnya berkutat di bidang terorisme. Bersama Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo mengaku membentuk pasukan antiteror. Dia mengaku paham betul soal terorisme.

"Masalahnya, saya mengetahui sering kali terorisme ini dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar, seolah-olah teroris itu dari orang Islam," aku Prabowo.

"Padahal itu dia dikendalikan oleh orang yang mungkin bukan orang Islam, atau orang asing, atau bekerja untuk orang asing," ucapnya.

Sekali lagi Prabowo menegaskan dia mengerti benar mengenai terorisme. Ia menolak stigmatisasi terorisme dan mendukung langkah deradikalisme.

"Saya mengerti benar-benar. Banyak stigmatisai, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi," tutur Prabowo.

Sementara, calon petahana Joko Widodo ketika berbicara soal pencegahan terorisme menjelaskan, selain soal persuasif kepada pelaku teror, ia juga berbicara mengenai aparat yang harus paham soal HAM.

Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo Subianto soal kelompok teroris yang kerap dianggap dari Islam. Jokowi lalu membahas soal pentingnya transparansi penegakan hukum dalam kasus terorisme.

"Kita tidak hanya melalui pendekatan hukum yang tegas, tapi ada pendekatan persuasif, agama, ekonomi, dan sosial," kata Jokowi.

Ia lalu menyinggung soal aparat yang harus mengerti soal HAM dalam menghadapi kasus terorisme. SOP menurutnya juga perlu dibenahi.

"Yang penting aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM dan UU terorisme yang sudah ada di 2018 juga menitikberatkan pada pencegahan, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan dan transparansi dalam penindakan," jelas Jokowi.  

Cawapres Ma’ruf Amin menegaskan perlu keselarasan upaya pencegahan dan penindakan dalam penanganan terorisme. Ma’ruf juga mengutip fatwa MUI soal terorisme.

"Terorisme merupakan kejahatan oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya. MUI mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad oleh karena itu haram dilakuka bahkan terorisme bahkan dianggap melakukan kerusakan. Alquran menyatakan orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum keras," papar Ma’ruf Amin.

Ia mengatakan, penanganan terorisme lewat pencegahan akan dilakukan lewat kontradikalisme untuk menekan paham-paham radikal dan intoleran.

"Untuk mengembalikan mereka yang terpapar, kita akan melakukan pendekatan manusiawi dengan tidak harus melanggar HAM. Untuk itu dalam menanggulangi mengajak ormas khususnya organisasi keagamaan," imbuhnya.

VISI MISI JOKOWI-AMIN DAN PRABOWO-SANDI

Di awal debat, Capres-Cawapres pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma’Aruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkapkan visi dan misi masing-masing.

Jokowi mengungkap visinya yang ingin membawa Indonesia maju dengan penuh optimisme.

"Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami tawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan," ungkap Jokowi dalam debat perdana Capres-Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Jokowi juga menjanjikan negara yang semakin maju. Demokrasi yang menghadirkan penegakan hukum serta HAM yang baik.

"Bukan hanya penegakan hukum sipil, tapi juga pemenuhan ekonomi-budaya jadi pilihan kami," kata Jokowi.

"Akses terhadap lahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan hak asasi manusia paling dasar," imbuhnya.

Sementara, Capres Prabowo Subianto memaparkan visi dan misinya di bidang hukum. Menurutnya, untuk mewujudkan penegak hukum yang kuat, lembaga negara harus bersih. Dimulai dari penguatan penghasilan.

"Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih. Lembaga pemerintahan harus kuat, terutama, jaksa, hakim, dan polisi harus unggul dan tidak boleh diragukan kualitasnya," terang Prabowo.

Solusi yang ditawarkan Prabowo adalah perbaikan sektor ekonomi. Hubungannya apa? Dari perbaikan sektor ekonomi itu negara akan bisa memberikan gaji atau tunjangan lebih kepada para penegak hukum.

"Muara masalahnya kita harus cukup uang dalam menjamin kualitas hidup para penegak hukum," sebut Prabowo.

"Sehingga tidak bisa ada korupsi, tergoda oleh godaan korupsi. Ini strategi kami. Oleh karena itu, kita harus menguasai sumber ekonomi bangsa Indonesia," sambung Prabowo.            

Diketahui, KPU sendiri sudah menentukan tema dan jadwal untuk debat capres 2019.

Tema untuk debat tersebut dibagi menjadi lima kelompok. Selain itu, rencananya akan ada lima kali debat resmi sebelum hari pencoblosan, yakni tanggal 17 April 2019. (dtc)