MASA depan Sulawesi Utara (Sulut) cerah. Program prioritas Super Hub Kawasan Timur digedor pemerintah pusat. Sinyal kemajuan bumi Nyiur Melambai terang benderang.

Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar menggunakan fasilitas video conference (Vidcon) antara Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PU Basuki Hadimuljono, Senin (1/6).

Olly menyatakan optimis Super Hub Kawasan Timur akan mempercepat kemajuan bumi Nyiur Melambai. Ia pun mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mempercayakan Sulut dalam program prioritas pemerintah Super Hub Kawasan Timur.  “Sebetulnya menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah timur karena akan mempercepat distribusi ekspor produk-produk dari hasil timur karena selama ini hasil-hasil pertanian, perkebunan yang ada di wilayah timur selalu harus turun dulu ke bawah baru naik lagi ke atas,” terang Olly.

Sejauh ini, Pemprov Sulut sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Filipina untuk pengadaan roro. Itu disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, karena terkendala regulasi, roro yang sudah sempat jalan terhenti. “Jika super hub prioritas ini terealisasi bakal mempercepat pembangunan di Sulut. Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PUPR karena infrastruktur yang selama dipersiapkan ini untuk mempersiapkan super hub kawasan timur sudah berjalan dengan baik. Misalnya jalan tol sedikit lagi hampir selesai begitu juga infrastruktur KEK Pariwisata juga sebagian sudah selesai tahun ini juga akan ditender," bebernya.

“Saya sudah meninjau sampai di beberapa lokasi berjalan dengan baik dan juga Kawasan Ekonomi Khusus Industri yang ada di Bitung. Saat ini sebagai laporan pak menteri, sudah beres tanahnya sehingga sudah bisa berjalan efektif,” sambung Olly.

Selanjutnya, Olly berharap adanya regulasi dari Kemenko terhadap wilayah timur agar dapat diberikan insentif, sehingga investor masuk ke Sulut. Ia mencontohkan kesiapan Pelabuhan Bitung. “Karena sudah bisa dipergunakan hampir per tahun 500 ribu terus bisa berjalan dengan baik karena proyek pengembangan Pelabuhan Bitung hingga kini sudah hampir 100 persen selesai dan akan didorong apabila regulasi barang ekspor impor ini yang lewat Pelabuhan Bitung bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

“Kalau super hub kawasan timur ini didorong dengan regulasi dari pemerintah pusat, saya kira sementara ini infrastruktur yang ada sudah sangat siap untuk kita laksanakan. Begitu juga di wilayah Likupang pembangunan hotel di Likupang Barat sampai saat ini berjalan dengan baik untuk hotel bintang lima dengan jumlah kapasitas 200 kamar. Walaupun ada covid-19, tapi infrastruktur terus berjalan dengan baik terus,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly menyampaikan pesan kepada Menko Perekonomian agar regulasi pajak hasil pertanian dicabut. “Pak Menko, kita bulan depan ada panen raya cengkeh sehingga hal ini menjadi dilema, dulu saya masih pimpinan Komisi XI DPR RI tidak ada ppn bagi hasil pertanian," paparnya.

"Tapi sekarang hasil pertanian dikenai ppn 10 persen sehingga kopra dan cengkeh itu yang notabene 80 persen produk Sulut harganya menjadi turun jadi kami mohon di situasi kondisi ini regulasi ini kalau bisa dicabut kembali karena produk kelapa dan produk cengkeh ini masih low material belum barang jadi sehingga terjadi double PPN. Semoga harapan kami sore hari ini bisa menjadi kenyataan untuk saya sampaikan kepada masyarakat petani,” kuncinya.(sonny dinar)