Langkah Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) untuk berkiprah di Partai Nasional Demokrat (Nasdem), cukup menggegerkan konstelasi politik nasional,  terutama di bumi Nyiur Melambai. Berbagai opini, baik pro maupun kontra  bersahut-sahutan di media sosial (medsos). Termasuk asumsi negatif. 

Keputusan politik mantan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk pindah ke partai besutan Surya Paloh itu, sempat dituding untuk menghindar dari panggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), terkait kasus dana bencana banjir tahun 2014 silam. Itu menyusul, Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, merupakan kader Nasdem.

Namun berbagai tudingan itu dimentahkan oleh GSVL. Walikota Manado itu, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan terkait dana bencana tahun 2014 yang tengah didalami oleh Kejagung. GSVL akan memenuhi panggilan Kejagung RI untuk menjelaskan secara detail proses pengajuan bantuan dana hibah sampai pada pemanfaatannya dalam penanganan penanggulangan pasca bencana 15 Januari 2014 silam.

“Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tentunya saya akan datang memberikan keterangan di Kejaksaan Agung di Jakarta, menyangkut dana hibah bantuan pemerintah pusat untuk penanganan pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Manado tahun 2014 lalu. Saya akan memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang saya ketahui, agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi,” ujar GSVL, melalui rilis resmi yang diterima harian ini, Senin (1/10) kemarin.

Ia pun mengaku sedari awal telah mewanti-wanti instansi terkait, agar pengelolaan dan penyaluran dana bencana yang berasal dari dana hibah pemerintah pusat tersebut, dilakukan sebaik mungkin serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Karena sudah saya sampaikan itu bisa bermasalah hukum dikemudian hari, jika disalahgunakan,” ungkap Walikota Manado dua periode itu.

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut itu pun mengimbau masyarakat Manado untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya.  “Masyarakat saya harap tenang.  Berikan kesempatan penegak hukum untuk bekerja dulu. Jangan membangun opini, sebelum tuntas pemeriksaan yang dilakukan pihak kejaksaan. Serahkan saja penanganan pemeriksaan dana bantuan bencana ini kepada aparat penegak hukum,”pintanya. “Saya juga minta doa dari seluruh masyarakat Kota Manado, agar pemeriksaan hukum ini berjalan dengan baik,” tandas GSVL.

Diketahui, tuduhan serupa juga sempat dilayangkan dua politikus PD, Yan Harahap dan Andi Arief lewat Twitter, usai GSVL disematkan jaket Nasdem oleh Surya Paloh. Bahkan Andi yang merupakan Wasekjen PD sempat menyeret nama Jaksa Agung M Prasetyo dan Presiden Joko Widodo.

“Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal Jaksa Agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan tagar 2018gantipresiden," cuit Andi di akun Twitternya,.

Dalam ciutannya Andi sempat menuding Kejaksaan telah alat politik Nasdem. “Kejaksaan jadi alat politik NasDem, lebih baik tagar 2018gantipresiden dan pemilu dipercepat," tulisnya.

Namun ciutan Andi langsung diklarifikasi oleh Ketum PD, SBY.  Presiden RI ke 6 itu pun langsung meminta maaf ke Presiden Jokowi dan Jaksa Agung, M Prasetyo lewat akun  twitternya atas kicauan Andi yang dinilai berlebihan itu.  SBY menyebut tweet Andi Arief itu hal yang spontan, karena mewakili perasaan kader-kader Demokrat lain yang tersakiti pasca mengetahui GSVL telah pindah ke NasDem.   Menurut SBY, penjaketan Vicky jadi kader Nasdem telah melukai perasaan para kader. Meski demikian, SBY juga meyakini Jokowi tidak tahu menahu atau terlibat dalam hal itu. (fiena kaawoan)