Kepala Daerah Diminta Koordinasi Terarah Tangani Covid-19

Bantuan dari Pergeseran APBD Jauhi Kepentingan Pilkada


Manado, MS

 

Gerak penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memantik tanggap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Bila pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terjadi untuk membiayai efek wabah ini maka harapannya penanganannya bisa terarah. Sekaligus menjauhi aroma pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam mendistribusikan bantuan.

 

Asa tersebut membuncah dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Victor Mailangkay. Dalam penanganan Virus Corona, sinergitas antara kepala daerah dinilainya sangat penting. Ini harus dilakukan dengan satu komando. Tujuannya supaya lebih terarah. "Maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut, pertama pemerintah daerah (Pemda) lakukan koordinasi yang mantap, terpadu dan terarah. Baik Pemprov (Pemerintah Provinsi), Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Pemkot (pemerintah kota) di bawah komando utama Gubernur Sulut," ungkap Mailangkay, Rabu (1/4), saat dihubungi.

 

Ini tentu baginya penting untuk dilakukan apabila nanti telah disetujui pergeseran tersebut. Lewat suatu proses yang transparan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam keadaan darurat tentang pergeseran APBD. "Baik terhadap dana Pilkada, dana Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dana lainnya termasuk dana pembangunan infrastruktur di daerah," ungkap Mailangkay.

 

Kemudian setiap daerah melakukan pendataan untuk keluarga yang perlu dibantu. Selanjutnya melakukan distribusi bantuan bagi mereka. "Dalam hal pendataan dan distribusi terhadap keluaga yang layak dibantu maka sebaiknya dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai pihak yang netral dalam Pilkada," pinta Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulut ini.

"Serta dibantu sepenuhnya oleh perangkat kecamatan, desa dan Kelurahan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat," tuturnya.

 

Pemda diharapkan menyiapkan bahan natura dalam bentuk kebutuhan pangan rakyat. Nantinya ini akan didistribusikan oleh TNI dan Polri kepada keluarga penerima yang telah terdata. "Berikan bantuan secara natura dan hindari pemberian uang tunai. Lakukan dengan segera sebagai kegiatan kemanusiaan yang tidak bersentuhan dengan kepentingan Pilkada," kuncinya. (arfin tompodung)

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting