Manado, MS

Serangan Virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ikut berdampak pada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Indonesia. Termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah sepakat untuk menunda pelaksanaan pesta demokrasi rakyat di 270 daerah tersebut.

Anggaran Pilkada disepakati untuk dimanfaatkan dalam penanganan wabah Corona yang semakin menggila di nusantara.  Kesepakatan pemerintah pusat, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu itu, direspon positif oleh pemerintah daerah penyelenggara pilkada serentak.

Salah satunya dari Pemerintah Provinsi Sulut. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sepakat sekaligus mengusulkan agar semua anggaran pilkada baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota dialokasikan untuk penanganan Virus Corona.

"Ya, kita sudah mengusulkan kepada daerah yang mestinya akan melaksanakan pilkada untuk menggeser dana pilkada yang belum terpakai untuk dialokasikan dalam penanganan Virus Covid-19. Karena sudah ada pemberitahuan, pilkada serentak diundur tahun 2021,”  ungkap Olly usai teleconference dengan Bupati/Walikota se-Sulut, di kantor Gubernur, Selasa (31/3) kemarin.

"Supaya masyarakat tidak perlu panik. Karena dengan adanya tambahan alokasi dana nanti, maka pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi tentu akan lebih serius melakukan penanganan Covid-19. Itu semua akan digunakan untuk kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Bak gayung bersambut, KPU dan Bawaslu Sulut, juga merespon dengan baik usulan tersebut. Dua lembaga penyelenggara Pemilu itu pun mendukung adanya pergeseran dana pilkada untuk penanganan pandemik Covid-19.  

“KPU Sulut sangat mendukung opsi penundaan yang disampaikan KPU RI sebagai arah kebijakan pilkada serentak 2020 karena pandemi Covid 19,” lugas Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh kepada harian ini.

KPU disebut terbuka apabila terjadi pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. Baginya, kepentingan Covid-19 sangatlah penting karena menyangkut kemanusiaan.  “Ini untuk alasan kemanusiaan. Ini tentug jauh lebih penting,” timpalnya.

Senada diungkap Anggota KPU Sulut lainnya, Lanny Ointu. Ia sepakat bila anggaran Pilkada Sulut digeser untuk penanganan Covid-19, seraya mengutip salah satu ungkapan mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid. “Ada yang lebih penting dari politik yaitu kemanusiaan (Gus Dur),” ungkapnya dalam sebuah chat via whatsapp.

Sikap serupa dilayangkan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda. Ia mendukung adanya pergeseran dana pilkada untuk penanganan virus Corona di Sulut. Hal itu dinilai sangat penting, karena menyangkut kemanusiaan.  “Bagi kami, prioritas cegah, tangkal dan penyembuhan Covid-19 merupakan upaya yang penting dan wajib didukung,” singkatnya dengta nada tegas, Selasa (31/3) kemarin. (arfin tompodung)