Manado, MS

Persaingan bisnis di bumi Nyiur Melambai semakin ketat. Teranyar, beredar isu tak sedap terkait adanya sebutan media ‘abal-abal’ yang dituding menjalin kerja sama sosialisasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Menelusuri kebenaran informasi itu, wartawan mengkonfirmasi para pejabat baik kehumasan, keuangan dan inspektorat Pemprov Sulut. Penelusuran dilakukan bagi para pejabat sejak era kepemerintahan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Wagub Djouhary Kansil hingga era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) yang selang empat tahun ini memimpin Sulut.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas di era SHS, Roy Marhaen Tumiwa menegaskan di masa dia menjabat tidak dikenal adanya media abal-abal. Begitupun soal keuangan, Pemprov melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya terhadap media yang memiliki badan hukum yang sah.

"Jadi saya tegaskan tidak ada istilah media abal-abal," tukas birokrat senior yang notabene adalah mantan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kini Tumiwa menjabat Kepala Dinas Kehutanan Sulut.

Mantan Karo Humas dan Pemerintahan, Lynda Watania ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengungkapkan hal yang sama. Begitu juga, mantan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Humas diera OD-SK, Jemmy Kumendong. Pernyataan serupa jug diungkap mantan Karo Biro Protokol Kerjasama Komunikasi Publik, dr Bahagia Mokoagouw.

Hal senada ditegaskan Kepala Biro Kerjasama Komunikasi Publik, Clay J Dondokambey. Dirinya menegaskan Pemprov Sulut pasti melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk sosialisasi pemberitaan degan media. "Tentu semua sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," tegasnya bersama Karo Humas dan Protokol, Dantje Lantang, saat dikonfirmasi. (sonny dinar)