Tutuyan, MS

Polemik terkait usaha pertambangan mencuat di wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Kali ini, protes keras dilayangkan penduduk di Desa Lanud, Kecamatan Modayag. Aktifitas pertambangan yang dinaungi Izin Usaha Pertambangan (IUP) KUD Nomontang digugat. Potensi bencana longsor yang bisa ditimbukan dari usaha pertambangan tersebut jadi salah satu alasan penolakan warga.

Aspirasi itu disampaikan warga Lanud ke DPRD Boltim dan diterima langsung Ketua Komisi III Bidang Kesejahteraan Sosial, Suradi Simbala, bersama anggota Reevy Lengkong dan Sunarto Kadengkang. Pertemuan ini berlangsung di ruang Komisi III.

"Kami mengeluhkan aktivitas pertambangan yang sudah mengancam pemukiman penduduk karena bisa terjadi tanah longsor," kata salah satu masyarakat Lanud, Steven Mongkaw.

Menurutnya, aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tambang sudah tidak memperdulikan kondisi pemukiman masyarakat serta dampak lingkungan akibat adanya aktifitas tersebut.

"Belum lagi pengusaha tambang memperkerjakan Warga Negara Asing (WNA). Kami pun mempertanyakan tanggung jawab siapa ketika IUP berakhir, untuk melakukan reklamasi di lahan bekas tambang, dan itu juga tidak mampu di jawab pihak KUD. Memang ini belum terasa dampaknya sekarang tapi bagaimana generasi selanjutnya," ujarnya.

Menanggapi itu, Suradi Simbala mengatakan, akan mengagendakan  peninjauan di lokasi KUD Nomontang di Desa Lanud. "Nanti selanjutnya akan dibahas bersama dinas terkait seperti DLH terkait lingkungan, Kesbangpol terkait WNA, dan selanjutnya terkait pertambangan akan dibawah ke Pemerintah Provinsi," kata Simbala.

Sementara, Reevy Lengkong  menyarankan agar peninjauan ke lokasi dilakukan dalam waktu dekat, sebelum di bahas bersama dinas terkait dengan mengusulkan agenda tersebut kepada Sekertaris DPRD Boltim Ade Herly Mokoginta. "Kita agendakan peninjauan ke lokasi dalam waktu dekat, dan selanjutnya disusun agenda bersama lintas komisi di DPRD Boltim untum membahas persoalan tersebut bersama dinas terkait," kata Revy. (Pasra Mamonto)