Jakarta, MS

Publik Tanah Air kembali ribut. Pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak paham Pancasila, jadi ‘biang kerok’. Militan mantan Walikota Solo ini protes. Langkah hukum kini disiapkan.

Pernyataan Rocky menggema dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, Selasa (3/12). Jebolan Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu mulanya mengatakan bahwa Pancasila gagal sebagai ideologi karena sila-sila di dalamnya bertentangan.

"Pancasila itu sebagai ideologi gagal. Karena bertentangan sila-silanya. Saya pernah tulis risalah panjang-lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademik. Dalam diskursus akademis. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa perbuatan manusia hanya bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Apa dalilnya bahwa saya boleh berbuat baik tanpa menghadap langit, itu namanya humanisme. Lalu saya berbuat baik supaya masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima keadilan sosial. Versi siapa? Liberalisme? Libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme, boleh saja. Diisi dengan islamisme boleh saja. Karena tidak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial itu," kata Rocky, seperti dilansir dari detik.com, Rabu (4/12).

Rocky kemudian mengatakan tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai, Jokowi hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya. "Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang Pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi Pancasila, Presiden juga tak mengerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham, dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS," sebut akademisi yang lahir di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) itu.

Pernyataan Rocky itu membuat pendukung Jokowi atau pihak-pihak yang berada di lingkaran pemerintahan serta partai-partai pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersuara. Pernyataan berbau menyudutkan Rocky membahana.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut akademisi Rocky Gerung tidak memahami Pancasila. Moeldoko justru menilai betapa pentingnya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Saya pikir, itu cara menilainya itu kacamatanya buram. Kalau kacamatanya jernih melihatnya adalah bahwa program BPJS itu sebuah program yang tidak semua negara mampu," tandas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

"Memang ini memang berat. Jadi kalau itu berat, maka kan harus ada upaya untuk meringankan beban APBN kan itu. Jadi jangan melihatnya langsung dikaitkan dengan Pancasila," katanya.

Selain itu, pihak Istana menegaskan apa yang disampaikan Rocky tak memiliki substansi. "Mungkin hal-hal yang tidak substansi, mungkin hanya sekadar pendapat ya. Kalau menurut saya sih kita nggak punya substansi harus menanggapi. Biarlah hak Mas Rocky Gerung untuk berpendapat, ya orang bebas berpendapat," kata Stafsus Presiden bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (4/12).

Pada akhirnya, kata dia, masyarakat pun bisa memilah mana orang yang berkontribusi untuk bangsa dan mana yang hanya ‘mencari panggung’ semata. Karena itu, pihaknya enggan ambil pusing atas pernyataan Rocky.

Dini juga mengungkapkan, Istana enggan memantik keributan. Dia enggan nantinya Istana dianggap antikritik hanya karena menanggapi pernyataan Rocky tersebut. "Nanti kan ribut lagi, kalau sedikit-sedikit katanya tidak boleh kritik. Sebenarnya kritik itu nggak apa-apa ya. Itu dalam proses demokrasi biasa, sepanjang kritik itu konstruktif. Sekarang gimana kita cara mau assest pendapat Mas Rocky memakai kacamatanya dia, ini masih kurang, ya itu haknya dia. Toh dia juga tidak, kita tidak melihat ada pelanggaran apa pun juga, itu sekadar berpendapat, mengemukakan pendapat. Biarkan saja," tutur Dini.

Senada dengan Dini, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku enggan menanggapi pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi tidak paham Pancasila. Mahfud tidak tertarik pada omongan Rocky. "Saya nggak pernah tertarik omongannya Rocky Gerung. Nggak tahu saya," ujar Mahfud.

Apakah pernyataan Rocky termasuk penghinaan terhadap presiden, Mahfud menyerahkannya ke PDIP. "Kan PDIP sudah bersikap," ujar Mahfud.

Selain lingkaran pemerintahan, nada protes bergema dari sejumlah partai pendukung pemerintahan Jokowi-Amin Ma’ruf.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Rocky berlagak paling mengerti Pancasila dengan memutar-mutar logika.

"Rocky Gerung itu sok paling mengerti tentang filsafat Pancasila sehingga seakan-akan dirinyalah yang paling pintar. Memahami Pancasila itu bukan dengan memutar-mutar logika," kata Ace kepada wartawan, Rabu (4/12).

Ace menilai Rocky telah meremehkan Jokowi dengan pernyataannya. Menurut dia, dengan meremehkan Jokowi, Rocky sendiri tidak mengamalkan Pancasila itu sendiri. "Cara Rocky Gerung dengan meremehkan seorang Presiden saja sudah tidak mencerminkan dirinya mengamalkan Pancasila," ujarnya.

Selanjutnya, PPP meminta Rocky Gerung tak asal menuduh Presiden Jokowi tanpa bukti. Hal itu menyikapi pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi tak paham dengan Pancasila hingga akhirnya muncul tagar #RockyGerungMenghinaPresiden di Twitter. "Rocky merasa paling benar. Sebaiknya kita tidak perlu menuduh orang tanpa bukti, apalagi belum tentu kita lebih baik dari yang dituduh," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (4/12).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membela Jokowi dan menilai Rocky keminter atau sikap yang berlagak sok pintar. "Pak Rocky Gerung ini terlalu keminter, sehingga menganggap semua orang salah di luar pemikiran dan sikap beliau," tandas anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Rabu (4/12).

Karding menilai kritik boleh saja dilontarkan. Meski begitu, kritik, disebutnya, harus dilakukan secara proporsional dan secara etis. "Dalam batas-batas tertentu, kritik itu memang dibutuhkan, tetapi dalam keadaan mempersoalkan Pancasila, apalagi menghina Kepala Negara, menurut saya, sudah tidak proporsional dan tidak patut," sebut Karding.

Mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi ini berharap Rocky tidak dijadikan contoh. Karding menilai cara politikus Demokrat tersebut tidak pantas ditiru. "Kami berharap model seperti Rocky Gerung ini tidak menjadi contoh bagi generasi-generasi baru. Kalau toh jadi satu hal yang perlu mendapat perhatian agar masyarakat atau generasi milenial khususnya tidak mencontoh, tidak beropini seperti beliau," sebutnya.

Karding juga menyinggung soal konsekuensi hukum atas pernyataan Rocky. Hanya, ia tak menyebut apakah akan melaporkan Rocky atas pernyataannya itu. "Kalau ada konsekuensi dari pernyataan-pernyataan lewat tweet ataupun pernyataan lisan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum, saya kira biar diproses saja," tutup Karding.

DEMOKRAT MEMBELA

Prokontra mewarnai pernyataan Rocky Gerung. Tanda Pagar (Tagar) RockyGerungMenghinaPresiden di Twitter, dibanjiri komentar positif maupun negatif.

Sementara itu, pembelaan datang dari partai berlambang Bintang Mercy. Seperti diketahui, Rocky sudah berjaket Partai Demokrat pada Maret 2019 lalu. Partai Demokrat meminta pernyataan Rocky itu untuk tak diperpanjang. Menurut Demokrat, masih banyak permasalahan bangsa yang lebih penting dibanding pernyataan Rocky.

"Sudahlah. Sudah capek bangsa ini sejak pilpres kemarin, karena soal beda argumen saja aja lapor melapor polisi. Polisi juga capek ngurusi soal politik begini terus. Di luar sana masih banyak kejahatan yang lebih penting harus mereka tuntaskan. Argumen itu harusnya dibalas dengan argumen," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kepada wartawan.

Menurut Jansen apa yang disampaikan Rocky merupakan bahan refleksi untuk semua orang. Bahwasanya,  sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah mengamalkan Pancasila dengan baik. "Pancasila itu ada yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-sehari seperti kita contohnya. Ada juga yang mengamalkannya dalam bentuk kebijakan karena dia pemerintah. Itu menurut saya argumen yang disampaikan Rocky Gerung semalam. Kalau pemerintah misalnya paham dan mengamalkan Pancasila, jadi levelnya bukan lagi sekedar hapal Pancasila saja, harusnya tampak dalam kebijakannya seperti tidak menaikkan BPJS karena itu jelas menyengsarakan rakyat dan tidak sesuai dengan semangat Pancasila, tidak melanggar UU Lingkungan karena kita tahu bersama memang ada vonis Mahkamah Agung dimana Presiden diputuskan melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan, dan lain-lain," tuturnya.

"Menurut saya apa yang disampaikan Rocky Gerung ini sebenarnya refleksi untuk kita semua, jangan jangan memang kita semua ini baru di level hafal Pancasila saja, tapi belum mengamalkannya dengan baik," sambung Jansen.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahean mengatakan bahwa pernyataan Rocky memang patut didiskusikan dan diperdebatkan secara akademis. Dia enggan memvonis apakah pernyataan Rocky tersebut salah atau benar. "Menurut saya memang sebuah pemikiran yang patut didiskusikan, diperdebatkan. Saya tidak ingin memvonis Rocky salah, dan saya tidak ingin menyatakan apa yang beliau sampaikan itu tidak salah. Tapi memang apa yang Rocky sampaikan secara akademis itu layak didiskusikan kalau beliau menuding pihak lain itu tidak paham pancasila. Ini kan sama saja pihak lain menuding orang lain tidak paham Pancasila atau ada yang paham. Jadi ini masih debatable sebetulnya siapa yang paham Pancasila dan siapa yang tidak paham. Nah kalau soal penjelasan Pancasila ini memang seperti yang dijelaskan Rocky ya ini patut diperdebatkan secara akademis," tutur Ferdinand.

Kendati demikian, Ferdinand menegaskan secara politik, Pancasila adalah ideologi negara yang tidak bisa diubah. Demokrat, kata dia, akan selalu berdiri di barisan paling depan untuk mempertahankan hal itu. "Tapi secara politik, Partai Demokrat menyatakan Pancasila adalah ideologi yang tidak bisa diubah di negara ini. Secara politik, secara hukum, Pancasila telah ditetapkan oleh konstitusi kita adalah dasar negara. Maka itu tidak boleh diganggu gugat. Kita sudah selesai soal ini, Indonesia sudah selesai soal ideologi jadi tidak bisa diganggu gugat. Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa yang tidak boleh diganggu gugat dan Partai Demokrat akan berdiri di paling depan untuk mempertahankan itu," katanya.

"Yang disampaikan Rocky ini kan secara ilmiah ya, secara akademis, jadi ya mari kita diskusikan secara akademis. Apa yang disampaikan Rocky Gerung salah atau benar. Dan saya secara pribadi siap berdiskusi dan berdebat tentang ini, tentang Pancasila ini apakah yang beliau sampaikan atau tidak," imbuh Ferdinand.

PDIP BAKAL LAPORKAN ROCKY

Efek pernyataan Rocky Gerung melebar. Akademisi itu terancam dilaporkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi inisiator.

Politikus PDIP Junimart Girsang mengaku sudah melaporkan ke pengurus DPP PDIP soal pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila. Junimart sedang menunggu hasil kajian dari DPP dan akan melaporkan Rocky Gerung. "Saya sudah koordinasi-komunikasi dengan DPP dan DPP sedang mengkaji laporan yang saya sampaikan ke DPP. Segera saya laporkan (jika sudah ada hasil kajian). Saya sudah siapkan berkasnya, dan saya sudah bikin resume untuk itu," kata Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut Junimart, sudah ada kelompok masyarakat yang berniat melaporkan Rocky. Junimart menyatakan kesediaannya menjadi saksi. "Tetapi satu hal yang menarik sebetulnya saya dapat WA (WhatsApp) tadi bahwa ada unsur atau golongan masyarakat yang akan melaporkan langsung. Jadi bukan hanya PDIP, bukan hanya dari kami saja, ada juga masyarakat yang lain yang akan melaporkan Pak Rocky Gerung," ungkap Junimart.

"Tapi tadi dari golongan masyarakat minta saya jadi saksi, saya siap untuk jadi saksi," tegasnya.

Junimart menyebut pernyataan Rocky yang menghina Jokowi tak paham Pancasila sangat menyakitkan. Pernyataan itu justru aneh bagi Junimart. "Sangat menyakitkan dan mengkhianati anak bangsa. Ini kan simbol-simbol negara. Bagaimana mungkin seorang anak bangsa sekelas Rocky Gerung dengan tega mengatakan Presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Ini aneh bagi saya. Perlu satu pemeriksaan yang secara terus-menerus pada seorang Rocky Gerung," ujar Junimart.

Sementara itu, politikus PDIP Aria Bima menilai Jokowi memahami Pancasila dan mengimplementasikannya dalam setiap kebijakan. Aria menyebut Rocky hanya asal berbicara. "Itu adalah suatu bentuk kegalauan atau imajinasi Rocky Gerung yang memang sering menggerung-gerung tanpa ada suatu sebab yang jelas," lugas Aria.(detik)