Laporan : Sonny DINAR

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Saat membuka acara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah ‘pesan’ penting. Antara lain, kemudahan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan hingga pembuatan peraturan daerah.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw. "Ada dua hal penting yang jadi penekanan Presiden, pertama kemudahan Investasi dan kedua penciptaan lapangan pekerjaan," jelas Kandouw di Sentul International Convention Center (SICC).

Menurut dia, arahan Presiden itu sesuai dengan road map pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK). Selain itu, menurut Wagub, Presiden juga melihat Indonesia kebanyakan peraturan sehingga tidak bisa fleksibel menghadapi perubahan yang ada. Itu harus diminimalisir.

Untuk diketahui, sebelum membuka Rakornas, Presiden Jokowi mengabsen satu per satu, mulai dari Ketua DPRD, Gubernur, Walikota hingga Bupati‎. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan, Pemerintah Daerah (Pemda) jangan membuat banyak peraturan terlebih yang membebani rakyat.

"Ini ada Ketua DPRD benar. Gubernur, wali kota, bupati‎ ada semua. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Saya pesan juga kepada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Gubernur, Bupati dan Walikota, jangan banyak-banyak buat peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan wali kota," ujar Jokowi.

"Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah terjerat sendiri. Hati-hati stop itu.‎ Apalagi peraturan daerah yang justru meruwetkan dan membebani rakyat, stop," sambung Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan visi pembangunan 2020-2024 Pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof KH Ma’ruf Amin. Selain Wagub, Rakornas ini dihadiri Bupati dan Walikota serta jajaran Forkopimda se-Sulut, termasuk Kapolres dan Kajari.(**)