Rekrutmen panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Sulawesi Utara (Sulut) segera bergulir. Gerak ketat dalam menyeleksi calon yang terindikasi pernah bermasalah bakal dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Asa melahirkan pesta demokrasi yang berkualitas jadi tujuan. 

Rakyat bumi Nyiur Melambai diharapkan ikut serta berpartisipasi terhadap perekrutan ini. Sekaligus memberikan saran dan kritik terhadap oknum-oknum calon pengawas kecamatan yang ternyata punya pengalaman buruk sebelumnya sebagai penyelenggara.

“Kami akan menerima laporan-laporan dari masyarakat berkaitan masukan tehadap calon yang dalam pelaknsaan pemilu sebeleumnya seperti tidak netral dan lain sebagainya,” tegas Anggota Komisioner Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Upaya ini menurutnya menjadi juga kepentingan dari pihaknya sebagai pimpinan Bawaslu. Dalam rangka mencari penyelenggara pengawas pemilu benar-benar memiliki integritas dalam bekerja. “Salah satu mewujudkan pemilu yang berkualitas terletak juga dari penyelenggaranya sendiri,” ujar mantan Ketua Bawaslu di Kabupaten Talaud ini.

Begitu pula pihaknya akan melihat, apabila mereka masih terafiliasi dengan partai politik atau tidak. Masyarakat pula diharapkan membantu untuk menilai di lapangan proses perekrutan. “Kalau sebelumnya dia sebagai penyelenggara sempat ada memihak salah satu calon legislatif, kemudian ada bukti dia memihak pasangan caleg, silahkan masukan untuk kami klarifikasi ke Bawaslu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembentukan badan ad hoc khususnya panwascam ini ditargetkan mulia berproses November 2019, sesuai dengan arahan pimpinannya. Perekrutan dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Itu akan dilaksankan November karena kami memandang penting pembentukan ad hoc sebelum KPU membentuk PPK karena kita yang akan mengawasi itu,” tuturnya.

“Pada prinsipnya Bawsalu siap membuka rekrutmen jajaran badan ad hoc kecamatan di Sulut. Baik yang melaksanakan pilkada di daerah maupun pilgub. Kewenangan ada di kabupaten kota tapi di bawah monitoring provinsi,” kuncinya. (arfin tompodung)