Manado, MS

Problem galian C ilegal yang mendera tanah Nyiur Melambai tak kunjung usai. Dari tahun ke tahun, penanganan persoalan itu belum menemui kejelasan. Malah aktivitas pertambangan batu dan pasir tanpa izin dikabarkan kian meluas di sejumlah daerah. Padahal maraknya eksploitasi liar ini jadi ancaman bagi lingkungan. Sebut saja potensi banjir dan longsor serta efek buruk lainnya yang bisa ditimbulkan dan merugikan banyak orang.

Kondisi ini kembali memantik reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Langkah penertiban segera ditempuh wakil rakyat.  

Nada tegas itu diserukan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulut, Berty Kapoyos. Dia memastikan pihak dewan akan menertibkan eksploitasi material batu ‘nakal’. Apalagi galian-galian C yang sudah beroperasi namun tanpa mengantongi izin.

“Galian-galian C yang tidak memiliki izin tapi sudah berjalan kami akan lakukan penertiban,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Selasa (29/10), di ruang kerjanya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut. Upaya itu dalam rangka meminta ESDM memasukkan data terkait pertambangan yang ada di Sulut. “Kami akan koordinasikan dengan kadis ESDM untuk memasukkan data. Meski saat ini kami juga sudah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang galian C yang belum mendapatkan izin tetapi sudah berjalan,” tuturnya.

Selain itu, ada pula aktivitas pertambangan batu yang memang menyalahi aturan. Salah satunya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. “Jadi ada yang bisa mendapatkan izin tapi ada yang memang sudah menyalahi aturan yang tidak bisa mendapatkan izin. Walaupun mereka urus tapi kita tidak memberikan izin namun mereka masih tetap menjalankan proyek mereka, kita akan tertibkan itu,” tutupnya. (arfin tompodung)