Deprov Dorong Dana Pilkada Lebih Transparan


Gerak pengelolaan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikorek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih tak persoalkan berapa saja anggaran yang akan diberi ke penyelenggara. Paling penting ialah upaya lebih transparan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cs.

 

Belakangan ini, banyak polemik terkait berapa besaran anggaran pilkada yang diperlukan. Baik untuk KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hingga keamanan. Namun legislator Sulut menilai, anggaran bisa saja diberikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Asalkan pelaporan terkait peruntukkannya jelas. “Kalau memang layak, yah layak  diberikan. Karena kalau bicara uang tetap tidak akan cukup-cukup. Kalau saya, jika memang ada penambahan untuk anggaran sah-sah saja yang penting kembali ke transparansi,” tegas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Imelda Novita Rewah (INR), baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

Giat transparansi dipandang perlu sehingga tidak lagi ada publik yang bertanya-tanya peruntukkannya. Apalagi menurutnya, dana tersebut juga nantinya akan dikembalikan ke rakyat. “Kalau bisa transparansinya juga ke masyarakat. Supaya kan seperti mereka katakan sendiri, kenapa anggaran ini besar sekali Rp220 miliar,” jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini.

 

Jangan sampai menurutnya, timbul pemikiran kalau dana ini semuanya hanya dipakai KPU. Hal itu karena fakta di lapangan rakyat selalu bertanya-tanya tentang pembiayaannya. “Jangan mereka pikir hanya KPU ja pake anggaran ini, padahal untuk rakyat. Memang logikanya seperti itu, kebanyakan dari masyarakat bercerita,” tutup Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. (arfin tompodung)


Komentar