Dana Hibah Rp6,9 M, Bawaslu Bolsel Belum ‘Puas’


Bolaang Uki, MS

Dinamika mewarnai tahapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel). Persoalan dana hibah dari pemerintah daerah untuk lembaga pengawas pesta demokrasi yang belum menemui titik temu, jadi penyebab. Kendati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani sejak 14 Oktober 2019, Pemkab Bolmong dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga kini belum sepakat soal besaran anggaran yang akan dialokasikan. Hingga pekan berjalan ini, dua pihak dikabarkan ‘masih baku tawar’ terkait nominal anggaran yang akan dihibahkan.

Bawaslu mengakui telah memasukan usulan sebesar Rp20 miliar. Namun dalam proses rasionalisasi awal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), besaran dana yang diusulkan berkurang secara drastis menjadi Rp4,4 miliar.

“Kami belum menerima, karena besaran dana yang akan diberikan oleh Pemkab sebesar 4,4 miliar bagi kami belum cukup untuk mengcover semua tahapan dan kegiatan yang ada di Bawasu untuk Pilkada mendatang. Apalagi ada beberapa kegiatan penting yang membutuhkan anggaran, dan itu harus dipenuhi,” ujar Komisioner Bawaslu Bolsel Kifly Malonda.

Pihak Bawaslu diakuinya sudah mencoba berkomunikasi kembali dengan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi ulang terkait besaran dana hibah yang akan diserahkan. Menurut Malonda, setelah pertemuan itu Pemkab sempat memberikan gambaran adanya kenaikan menjadi sebesar Rp6,9 miliar.

"Meski naik dari angka sebelumnya, bagi kami itu masih tidak rasional. Idealnya harus Rp8 miliar, itupun sepenuh belum mengcover kegiatan lainnya, namun masih bisa kita maklumi,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, ada beberapa kegiatan yang memang tak bisa dirasionalisasi, seperti sosialisasi yang awalnya diusulkan enam kegiatan harus menyusut menjadi dua kegiatan. “Itu yang kita tidak menerima, karena fungsi pengawasan seutuhnya kita lakukan disosialisasi. Adapun terkait apel akbar yang akan mengundang Bawaslu se-kabupaten dan kota yang dihapus itu, kita bisa maklumi,” cetusnya.

Disisi lain, Sekertaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy SSTP saat dikonfirmasi mengatakan, nilai anggaran untuk Bawaslu tahun ini naik dibandingkan pada Pilkada 2015 silam. “Jumlah anggaran untuk Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada kali ini mengalami kenaikan. Saat ini juga akses ke seluruh wilayah Bolsel sudah lebih mudah dijangkau, rasionalisasi anggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Bolsel berjumlah Rp20 miliar,” tegasnya.

Anggaran tersebut kata ‘panglima’ ASN Bolsel ini, sudah cukup setelah dirasionalkan dengan gambaran Rp6,9 miliar sudah cukup, mengingat keterbatasan anggaran. “Setelah kami lihat usulannya, itu sudah mengcover sebagian besar kegiatan dan kebutuhan penting pihak Bawaslu. Di Boltim juga anggaran Bawaslu-nya hampir sama sebesar Rp4,5 miliar, jadi disepakati 6,9 miliar, tentu lebih besar yang kami berikan,” pungkasnya.(hendra damopolii)


Komentar