Gaji Honorer, TKD ASN Terancam Tak Dibayarkan

Efek Pilkada dan Minimnya Anggaran Boltim


Laporan: Pasra Mamonto

 

Nasib honorer dan Apratur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terancam. Minimnya anggaran belanja tahun 2019 ini picu kekhawatiran. Problem tersebut membuat upah honorer serta Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kans tak terbayarkan.

Perosalan itu diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Oskar Manoppo. Ia mengatakan, untuk tahun ini jumlah anggarannya minim. Dengan demikian pembayaran gaji honorer atau Tenaga Lepas Harian (TLH), termasuk TKD ASN bakal tidak diterima. "Terlebih adanya pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) tentang anggaran Pilkada Boltim tahun 2020, banyak memakan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Jika anggaran yang diminta oleh penyelenggara sebanyak itu, konsekuensinya ada beberapa anggaran untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan kita pangkas. Kita hanya mengacu ke rasionalisasi anggaran kegiatan penting penyelenggara pemilukada," terang Oskar, Rabu (9/10) kemarin.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Boltim Sofyan Alhabsyi menuturkan, salah satu instansi yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Boltim gaji honorernya terancam tidak dibayarkan. "Ini akibat kekurangan anggaran, oleh sebab itu DPRD Boltim berupaya agar ada penyesuaian (rasionalisasi, red) anggaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu untuk Pilkada, supaya semua terakomodir, gaji honorer dapat dibayarkan," tutur Alhabsyi.

Kepala Dinkes Boltim Eko Marsidi juga mengaku, saat ini gaji honorer di dinasnya memang belum terbayar. "Iya benar untuk gaji honorer masih belum terbayar, masih menunggu anggarannya. Kalau untuk jumlah honorer di Dinkes (Dinas Kesehatan) yang mengantongi SK (Surat Keputusan) Bupati, itu datanya ada di BKD," ungkapnya. (*)


Komentar