Manado, MS

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado tahun 2020, kans terusik. Indikasi tarik menarik besaran anggaran antara pihak penyelenggara dan pemerintah, jadi pemantik.

Sikap ‘protes’ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Tinutuan itu dibuktikan dengan belum disetujuinya jumlah anggaran yang disodorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Bahkan, kedua pihak penyelenggara pilkada tersebut dikabarkan belum menerima rencana pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah dijadwalkan pekan ini.

"Sejauh ini benar, kalau kami belum menyatakan persetujuan soal angka yang ingin diberikan pemkot," tandas Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda, Minggu (6/10) kemarin.

Dia mengakui, Bawaslu, KPU Manado dan pemerintah telah dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan ini. “Sesuai telegram yang diterima, pertemuan dijadwalkan Senin besok (hari ini). Dan, besar kemungkinan bakal jadi jawaban soal besarannya anggaran,” terang Marwan.

“Seharusnya perhatian khusus sejak awal dapat diberikan soal penyelenggaraan Pilkada Manado yang sudah dalam tahap penyelenggaraannya. Apalagi untuk APBD Induk 2020 belum ada, sehingga plot jumlahnya bisa masuk ke situ. Ini kan program pemerintah, jadi sewajarnya porsi terlaksananya pilkada mendapat dukungan atau dikomunikasikan tanpa tersendat-sendat," imbuh dia.

Hal senada dikatakan Ketua KPU Manado Sunday Rompas. Melalui pesan singkatnya, Sunday saat dikonfirmasi mengaku masih akan melakukan pembahasan lanjut terkait anggaran Pilkada Manado 2020. "Akan dibahas lebih lanjut di Depdagri 7 Oktober," singkatnya.

Kondisi itu memicu atensi legislator Tikala, Jurani Rurubua. Dia berharap pemerintah kota memberi penyesuaian yang wajar demi terselenggaranya pilkada di Kota Manado. “Informasi yang kami dapat, ada kabupaten dan kota di Sulut  anggarannya cukup tinggi, artinya Manado sebagai ibu kota provinsi dengan penduduk yang lebih banyak perlu lebih besar persiapan anggarannya,” tutur Jurani.

"Jumlahnya pasti tidak setara dengan daerah lain karena itu jumlah pemilih, keberadaan TPS, kerja sosialisasi hingga kebutuhan lainnya di Manado perlu mendapat suport anggaran yang relevan," lugas Srikandi PSI ini.

Informasi yang diperoleh, Pemkot Manado mengalokasikan sekira Rp10 Miliar untuk Bawaslu Manado dari pengajuan sebesar Rp24 Miliar. Sedangkan KPU Manado sekitar Rp34 Miliar dari total permintaan Rp54 Miliar.(devy kumaat)