Deprov Radar Polemik di BPJS


WAKIL rakyat Nyiur Melambai action. Terkini, persoalan yang melilit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibidik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif BPJS mulai disikapi. 

Hal itu digedor Komisi IV DPRD Sulut periode yang baru. Teranyar, salah satu target di awal kinerja mereka yakni menyusuri persoalan seputar BPJS.

Anggota Komisi lV DPRD Sulut, Nursiwin Y Dunggio mengungkapkan, pihaknya akan memanggil pihak BPJS. Selain itu akan mengunjungi rumah sakit yang berada di Sulut.

“Selain mengunjungi rumah sakit, kami akan memanggil BPJS,” tutur anggota dewan porvinsi (Deprov) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil SKPD lainnya yang merupakan mitra kerja. Harapannya, ini bisa mendapat respon baik dari SKPD yang menjadi kewenangan Komisi IV. “Kami berharap ini mendapat respon baik dari mitra kerja kami karena ini semua untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Gerak tersebut bakal dilakukan pekan berjalan ini. Usai ‘menguliti’ mitra kerja, mereka akan lakukan turun lapangan. “Kami pada hari Senin atau Selasa pekan depan tatap muka dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Setelah itu melakukan turun lapangan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Jumat (4/10), di ruang kerjanya.

“Komisi lV akan kunjungan ke lapangan untuk menggali informasi di sejumlah rumah sakit, termasuk pelayanannya,” lugasnya.

Diketahui, kenaikan tarif BPJS ini dinilai memberatkan. “Iya, sebagai masyarakat kami berharap persoalan ini ada titik terangnya. Selama ini program BPJS sudah baik, tapi dengan adanya persoalan di internal BPJS, kami harus merasakan dampaknya. Seperti kenaikan tarif BPJS,” ucap Landy Rawung, warga Minahasa, Minggu kemarin.(arfin tompodung)


Komentar