DEMO TEROR JOKOWI, WASPADA PENUMPANG GELAP


Jakarta, MS

Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) digoyang. Sinyalemen gerakan lain memboncengi aksi demonstrasi mahasiswa yang berpangkal di ibu kota negara, Selasa (24/9), mengencang. Aroma penjegalan pelantikan Jokowi sebagai presiden dua periode, ikut tercium.

Hal itu diperkuat dengan sejumlah fakta terbaru. Misalnya bergulirnya tanda pagar (Tagar) Turunkan Jokowi atau #TurunkanJokowi. Tagar itu sudah menjadi cuitan terpopuler di Twitter sejak Senin (23/9) malam sekitar pukul 23:00 WIB . Pada Selasa (24/9), menurut analisa DroneEmprit, tagar ini bahkan masuk dalam daftar trending di Twitter.

Selanjutnya pada aksi di depan gedung DPR. Selain ada coretan yang memaki anggota DPR, massa juga sempat mencoret-coret mobil dan aspal di Tol Depan DPR dengan tulisan  Reformasi Jilid II. Tapi, belum dapat diketahui apakah massa yang mencoret-coret aspal jalan ini merupakan bagian dari massa mahasiswa atau dari pihak lain. Diketahui, pada reformasi Jilid I, mahasiswa berhasil menggulingkan rezim orde baru (Orba).

Begitu juga dengan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa kemarin. Diakui Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, aksi mahasiswa ini telah ditunggangi oleh seorang DPO kasus teror. Pelaku berinisial RSL sudah diamankan pihak kepolisian dan akan diserahkan ke pihak Densus 88.

Pihak istana sepertinya tak membantah hal itu. Istana memandang ada gerakan lain yang menyusupi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku baru-baru ini menghadap Jokowi membahas situasi keamanan terkini. Dia menyebut ada pihak-pihak yang mengharapkan memanasnya situasi menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden di periode keduanya. "Ada yang mengharapkan seperti itu," tandas Moeldoko.

Namun, Moeldoko tidak buka-bukaan soal siapa pihak-pihak yang dimaksudnya itu. Jokowi, disebut Moeldoko, sudah memanggil pejabat terkait untuk mengantisipasi demo besar-besaran yang kemungkinan akan terus berlanjut. "Ya sudah. Tadi sudah, kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," ujar Moeldoko.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta yang terjadi malam ini bukan bagian dari aksi mahasiswa. Menurutnya, ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kerusuhan. "Kita menyayangkan karena ternyata mahasiswanya sudah nggak ada, akhirnya jadi kerusuhan. Harus menjadi evaluasi bersama," sebut Fahri.

Sementara itu, isu demo dengan tujuan menurunkan Jokowi dibantah keras sejumlah perwakilan mahasiswa. Aksi yang dilakukan ini dianggap murni berkonsentrasi terhadap kebijakan dan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Itu dikatakan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril. Menurut dia, memunculkan isu turunkan Jokowi merupakan langkah yang terlalu jauh. "Saya kira itu (isu turunkan Jokowi) bentuk pengalihan-pengalihan saja. Sehingga sebetulnya soal ada isu-isu turunkan Jokowi, saya kira itu terlalu jauh," kata Oce, Selasa (24/9).

Bagi Oce, ada pihak yang sengaja melemparkan isu ini dengan tujuan mengganggu soliditas gerakan melawan pelemahan KPK. Sejauh ini, Oce menilai, gerakan mahasiswa masih murni untuk menuntut undang-undang yang dianggap bermasalah, tak ada hubungannya dengan pemilu dan politik.

Hal senada disampaikan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Gregorius Anco. Mahasiswa, menurut dia, secara tegas menyuarakan tuntutan untuk pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Anco, kedua rancangan undang-undang ini tak sesuai dengan amanat reformasi. "Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," ujar Anco.

Sebelumnya, Polisi telah mengingatkan kerumunan massa rawan disusupi oknum yang hendak membuat kekacauan dan mengimbau mahasiswa tak mudah terprovokasi. "Yang terjadi di beberapa wilayah diduga dimanfaatkan kelompok tertentu baik di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, bahwa demo tersebut rawan disusupi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kerumunan," terang Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Polisi khawatir, jika terjadi kekacauan yang disebabkan penyusupan disertai provokasi massa, akan timbul korban. Polri menekankan pihaknya tak pernah membekali anggota dengan peluru tajam dalam mengamankan demonstrasi. "Khawatir pada akhirnya akan menimbulkan korban. Dalam pengamanan demo, aparat tidak menggunakan peluru tajam dan akan selalu mengedepankan langkah soft approach," ucap Dedi.

Untuk diketahui, aksi demo kemarin terjadi di sejumlah daerah. Antara lain, Jakarta, Bandung , Medan, Surabaya, Malang, Makassar, Tasikmalaya, Solo, Pasuruan, Lamongan, Kediri, Lhokseumawe, Semarang, Pelembang, Bogor, Yogyakarta, Jambi, Parepare, Banten dan Tasikmalaya. Mahasiswa sepakat menggugat RUU yang dicap bermasalah.

JOKOWI ‘MELUNAK’, PENGESAHAN 5 RUU DITUNDA

Demonstrasi mahasiswa yang mendera sejumlah wilayah di tanah air berbuah manis. Pemerintah telah bersepakat menunda pengesahan 5 rancangan undang-undang (RUU).

Hal itu diakuiMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Untuk itu, dia mengimbau, mahasiswa untuk menghentikan demo yang menurut dia hanya menguras energi. “Lima RUU telah ditunda pengesahannya oleh pemerintah,” tandas Wiranto.

Dia menyatakan itu dilakukan karena pemerintah, terutama Presiden Jokowi, betul-betul mendengarkan aspirasi rakyat."Jadi saya kira dengan adanya penundaan itu, sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi, demonstrasi-demonstrasi," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Lebih jauh, Wiranto mengatakan demonstrasi besar telah membuat masyarakat tidak tenteram dan hanya mengganggu ketertiban umum. "Lebih baik kita bincangkan," ujar dia.

DPR periode 2014-2019 tengah menggodok beberapa RUU menjelang akhir masa tugasnya pada 1 Oktober nanti. Dari total delapan RUU yang dibahas DPR bersama pemerintah tersebut, hanya tiga yang disetujui oleh Presiden Jokowi untuk disahkan, antara lain Revisi UU KPK dan RUU Pesantren. Lima lainnya disepakati ditunda pengesahan setelah dibahas oleh DPR periode 2019-2024.

Untuk diketahui, pada demo mahasiswa kemarin, isu yang diangkat yakni Tolak RKUHP, Tolak RUU KPK yang sudah disahkan, Tolak RUU Pemasyarakatan, Tolak RUU Minerba, Tolak RUU Pertanahan, Tolak RUU Ketenagakerjaan dan Tuntut Pengesahan RUU PKS.

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly meminta mahasiswa yang berunjuk rasa menolak sejumlah RUU tak terbawa oleh kepentingan politik tertentu. Yasonna mengaku siap berdebat dengan mahasiswa terkait sejumlah RUU yang dianggap kontroversi. "Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana ya, di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Saya berharaplah kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa rendong oleh agenda-agenda politik yang nggak bener," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Yasonna menuturkan, jika mahasiswa ingin bertanya seputar RUU, seperti RUU KUHP, Pemasyarakatan ataupun KPK bisa mendatanginya. Politikus PDIP itu menyebut menyampaikan aspirasi bukanlah dengan merobohkan pagar. "Kalau mau debat, kalau mau bertanya tentang RUU, mbok ya dateng ke DPR, dateng ke saya, bukan merobohkan pagar," ucapnya.

PASAL KONTROVERSIAL, MAHASISWA BERGERAK

Ada beberapa RUU yang digugat mahasiswa. Teranyar, sejumlah pasal kontroversial di RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jadi pemicu mahasiswa bergerak serentak mulai Senin hingga Selasa (24/9). Meski Presiden Jokowi memastikan akan menunda pengesahan RUU KUHP, para mahasiswa dari segenap penjuru negeri tetap menggelar aksi unjuk rasa. Informasi yang dirangkum, 11 daftar pasal kontroversial RUU KUHP.

Hukum Adat. Hukum adat menjadi salah satu pasal RUU KUHP yang kontroversi karena pelanggaran hukum adat di masayarakat bisa dipidana. Hal ini masuk dalam pasal nomor 2.

Kebebasan Pers dan Berpendapat. Dalam pasal kontroversial RUU KUHP nomor 218 ayat 1 tertulis bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana. Bahkan hukumannya paling lama 3 tahun, 6 bulan.

Aborsi. Tindakan aborsi diatur dalam pasal kontroversial RUU KUHP nomor 251, 470, 471, dan 472. Prinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidaha dan pelaku yang terlibat bisa dipenjara kecuali bagi korban pemerkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

Kumpul Kebo. Pasal RUU KUHP tentang kumpul kebo diatur dalam pasal 417 ayat 1. Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling alam 1 tahun atau denda kategori II.

Memelihara Hewan. Seseorang yang memelihara hewan tanpa pengawasan sehingga bisa membahayakan orang atau hewan lainnya dapat dipidana paling lama 6 bulan. Hal itu tertuang dalam pasal RUU KUHP nomor 340 RUU KUHP.

Gelandang Didenda Rp 1 Juta. Pasal Kontroversial RUU KUHP lainnya, mengenai denda yang diberikan pada gelandangan sebesar Rp 1 juta, Aturan ini terdapat dalam Pasal nomor 432.

Alat Kontrasepsi. Dalam Pasal Kontroversial RUU KHUP nomor 414 menyebutkan, setiap orang yang secara terang-terangan, mempertunjukan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak diancam pidana atau denda. Tercatat, perbuatan tersebut dapat dipidana paling lama enam bulan.

Korupsi. Bagi pelaku korupsi dalam pasal kontroversial RUU KUHP hanya dipidana selama dua tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dalam KUHP yang lama, yakni hukuman paling sedikit enam tahun penjara.

Penistaan Agama. Dalam Pasal RUU KUHP 313 tentang penodaan agama seseorang bisa dipidana selama 5 tahun lamanya. Hal itu berlaku bagi orang yang menyiarkan, menunjukan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik

Santet. Tindakan santet bagi orang yang menawarkan jasa praktik ilmu hitam bisa diancam pidana. Hal itu tertuang dalam Pasal Kontroversial  RUU KUHP 252.

Pencabulan Sesama Jenis. Pasal kontroversial RUU KUHP yang terakhir, adalah pencabulan yang terdapat pada Pasal 421. Dalam draft aturan tersebut, makna pencabulan diluaskan kepada sesama jenis.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan DPR dan pemerintah bakal menyosialisasikan RUU KUHP secara mendalam di masa penundaan pengesahan RUU tersebut. Selanjutnya, dia mengatakan DPR dan pemerintah tak menutup kemungkinan menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah. "Sesuai keinginan kita bersama kalau ada pasal-pasal yang masih kontroversi itu bisa dengan waktu yang masih tersisa atau dengan waktu yang ada di periode mendatang kita bahas kembali," aku Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

ISU PENGUMPULAN MAHASISWA, KPK MENEPIS

Rumor panas menerjang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Aksi mahasiswa yang terjadi besar-besaran saat ini disinyalir karena dilatari koordinasi dengan lembaga antikorupsi. Narasi itu dibentuk melalui video yang menyebar di media sosial.

Pihak KPK langsung menepis isu tersebut. "Peristiwa itu bukan pengumpulan BEM sebelum aksi di DPR, tetapi KPK menerima kedatangan perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan juga beberapa pimpinan BEM pada 12 September 2019," terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (24/9).

"Bahkan, pada saat itu KPK juga mempublikasikan melalui rilis ke media bahwa KPK menerima audiensi tersebut di ruang konferensi pers KPK," imbuhnya.

Febri turut menyampaikan ajakan agar menghargai niat tulus publik menyuarakan pendapatnya. Aksi yang digalang mahasiswa saat ini dinilai KPK jangan sampai ditunggangi kepentingan tertentu."KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu," sebutnya.

Seperti dilansir pada detikcom, pertemuan dalam video yang beredar itu terjadi pada saat Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU KPK. Saat itu mahasiswa dan akademisi datang ke KPK sejak Rabu, 11 September 2019, pukul 21.00 WIB hingga Kamis, 12 September 2019, dini hari.

Saat itu para mahasiswa menyalakan lilin yang membentuk tulisan ‘SOS; sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. Mereka menyalakan lilin tanda bahaya karena Indonesia makin dirundung darurat korupsi dengan adanya calon pimpinan KPK yang bermasalah, revisi UU KPK, dan revisi UU KUHP.

Febri ketika itu menyebut ada sekitar 75 mahasiswa yang berencana bermalam di KPK sebagai simbol menjaga KPK dari pelemahan. Setelahnya, pertemuan dilakukan yang dihadiri oleh BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, BEM UIN Jakarta, Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, Pegiat Antikorupsi Saor Siagian, dan pegiat antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi.

HINGGA TENGAH MALAM, JAKARTA MASIH ‘MERAH’

Kondisi ibu kota Jakarta masih tegang. Kericuhan memanas lagi di perempatan Hotel Mulia di Senayan, Jakarta. Massa bentrok dengan polisi.

Hingga Selasa (24/9) sekitar pukul 23.25 WIB, sekumpulan massa tampak berjalan dari arah Senayan City ke arah perempatan Hotel Mulia. Sedangkan sepasukan polisi antihuru-hara tampak bergerak dari TVRI.

Tembakan gas air mata berhamburan ke arah massa. Sementara itu, massa melemparkan batu ataupun kayu-kayu ke arah polisi.Asap dari gas air mata menyeruak. Suara letusan gas air mata masih terdengar.

Demo mahasiswa di sekitaran Gedung DPR hingga Selasa malam masih terus berlangsung. Bahkan, massa aksi menolak RUU bermasalah di DPR itu membakar pos polisi di depan stasiun Palmerah. Massa yang berkerumun di sekitar Stasiun Palmerah setelah dipukul mundur polisi dengan gas air mata, mulai merangsek maju. Setelah itu mereka mulai membakar benda-benda, seperti pembatas jalan plastik, dan pagar besi.

Polisi yang mengganti strategi, tak mengkonfrontasi massa dari depan, namun menembak gas air mata dari halaman DPR yang sengaja dibuat gelap. Akhirnya mundur karena desakan massa yang terus melemparkan batu. Sehingga area di sekitar itu sama sekali tak ada penjagaan.

Massa pun lalu membakar pos polisi, dan menjebol gerbang besi di seberang stasiun Palmerah. Pos polisi terbakar hebat, setelah beberapa menit terbakar terdengar letupan dari pos polisi yang semakin menyala. Kepulan asap hitam pun semakin pekat. Meski gerbang besi telah terbuka namun massa menahan diri dan tak masuk ke dalam area DPR.(dtc/kmp/tmp/cnn)


Komentar